Network
Literasi News - Bawaslu menilai pemutakhiran data dari daftar pemilih berkelanjutan (DPB) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih terkendala masalah.
Hal itu berdasarkan hasil temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dari pengawasan yang dihimpun ditingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Demikian disampaikan anggota Bawaslu Lolly Suhenty, dalam kegiatan bertajuk Manajemen Risiko Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB), di Bogor, Kamis 18 Agustus 2022 pada laman resmi bawaslu.
Menurutnya ada orang yang telah meninggal masih terdata dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Ditemukan juga purnawirawan TNI/Polri yang sudah berubah statusnya menjadi warga sipil, belum terdata dalam daftar tersebut.
"Ini, salah satu hal yang harus Bawaslu waspadai. Jangan-jangan, data hasil pemutakhiran yang belum 'clear' itu kemudian dijadikan data sandingan DP4, sehingga problem dari periode ke periode berpotensi kembali terulang," terangnya.
Dalam kesempatan itu, Lolly mengungkapkan alasannya mengundang pimpinan Bawaslu provinsi dari berbagai divisi sebagai peserta kegiatan. Sebab sejatinya semua divisi yang ada di internal Bawaslu harus mampu memetakan kerawanan yang terjadi di semua tahapan pemilu.
"catatan dari Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota, data pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan di beberapa tempat masih dilakukan secara serampangan," ujar Lolly.
Baca Juga: HUT ke-77, Jabar Raih Ratusan Prestasi, Anggota DPRD : Buah Ikhtiar Jabar Juara Lahir Bathin
Adapun tujuan agenda ini sebagai bentuk kesiapan Bawaslu memetakan beberapa isu permasalahan yang berpotensi terjadi pada Pemilu Serentak 2024. Salah satu isu krusial yang perlu diperhatikan, yaitu terkait pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan (DPB).
