Aliansi Buruh Cianjur Akan Gelar Aksi Tuntut Kenaikan UMK

- 24 November 2020, 09:18 WIB
Ilustrasi: Hendra Malik, perwakilan dari ABC saat mengikuti aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Rencananya, 17 ribu massa buruh Cianjur akan kembali berunjuk rasa menuntut kenaikan UMK 2021
Ilustrasi: Hendra Malik, perwakilan dari ABC saat mengikuti aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Rencananya, 17 ribu massa buruh Cianjur akan kembali berunjuk rasa menuntut kenaikan UMK 2021 /Literasi News/Nabiel Purwanda

Literasi News - Belasan ribu massa buruh di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat akan menggelar unjukrasa menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2021.

Rencananya massa tergabung dalam Aliansi Buruh Cianjur itu akan menggelar aksi unjuk rasa selama tiga hari berturut-turut, mulai dari Rabu hingga Jumat 25 - 27 November 2020.

Ada beberapa lokasi aksi yang akan didatangi massa itu, di antaranya Pendopo Kabupaten Cianjur, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cianjur, Kantor Gubernur Jawa Barat, dan Disnakertrans Jawa Barat.

Baca Juga: Ini Syarat Utama Penerima Bantuan Subsidi Gaji GTK dan Guru PAI non PNS Kemenag

Perwakilan Pimpinan ABC, Hendra Malik mengatakan, Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 membuat buruh di Kabupaten Cianjur kecewa karena UMK Cianjur 2021 tidak mengalami kenaikan.

"Ada hal aneh yang terjadi dalam penetapan keputusan kenaikan UMK 2021 untuk Kabupaten Cianjur, karena dari perjalanan alur rekomendasi tanggal 11 November 2020 merekomendasikan 0 persen. Lalu, rekomendasi tanggal 13 November 2020 merekomendasikan atas aspirasi SP/SB 8%," jelas Hendra, kepada wartawan, Senin 23 November 2020.

Pada rekomendasi tanggal 18 November 2020, lanjut Hendra menegaskan UMK Kabupaten Cianjur naik 8 persen dan mencabut surat rekomendasi ke satu dan surat rekomendasi kedua.

Baca Juga: Menkeu: Tahun 2021 Telah Dicadangkan Rp24,92 triliun untuk ASN daerah dan guru PPPK

"Lalu, rekomendasi tanggal 20 November 2020 menegaskan untuk penetapan UMK mohon pembahasannya menggunakan rekomendasi tanggal 11 dan 13 November 2020 dan bersifat klarifikasi dan surat ini tidak di ketahui oleh dewan pengupahan provinsi dan dianggap tidak ada," ucapnya.

Hendra menilai, dari perjalanan rekomendasi tersebut, seharusnya UMK Cianjur 2021 bisa naik sebesar 8 persen dari UMK 2020. "Di sinilah Pjs Bupati Cianjur dan Disnaker Cianjur bermain-bermain strategi untuk mengecoh serikat pekerja di kabupaten Cianjur," katanya.

Halaman:

Editor: Hasbi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x