Literasi News - Tepat pada tanggal 21 Juni 2023 nanti, Kota Cimahi genap berusia 22 tahun. Meski sudah berkepala dua, Kota Cimahi masih memiliki berbagai macam perkejaan rumah yang tak kunjung selesai, yakni persoalan angka pengangguran yang masih menjadi kedua tertinggi di Jawa Barat dan persoalan banjir yang memberikan dampak negatif kepada masyarakat.
Presentase angka pengangguran di Kota Cimahi masih menjadi yang tertinggi kedua di Jawa Barat dengan persentase 10,77 berdasarkan data BPS tahun 2022. Padahal dalam hal ini pemerintahan Kota Cimahi membuat Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2018-2022 yang menyoroti permasalahan pengangguran.
Permasalahan pengangguran ini termasuk ke dalam 21 agenda program dan kegiatan prioritas di Kota Cimahi yakni penyediaan 1.000 lapangan kerja.
Baca Juga: Satelit Pertama Milik Indonesia Satria 1 Berhasil Diluncurkan, Jokowi: Kapasitas Terbesar di ASIA
Virlana Rahmansyah R, selaku Ketua PC PMII Kota Cimahi mengatakan kinerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi sampai hari ini belum menunjukan perkembangan yang signifikan, termaksud dalam menekan angka pengangguran di Kota Cimahi sejak masa kepemimpinan Ajay, beralih kepada Ngatiyana, dan sampai sekarang ke Dikdik.
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi, jumlah perusahaan atau pabrik yang sudah terdaftar sebanyak 318 unit. Tentu menjadi jumlah yang besar di kota yang hanya memiliki tiga kecamatan saja," kata Virlana dalam rilisnya yang diterima wartawan Senin, Juni 2023.
Menurutnya persoalan pengangguran ini perlu ditangani secara serius, sebab ini akan menjadi efek domino terhadap berbagai sektor yaitu kemiskinan, kriminalitas, dan masalah sosial politik yang juga semakin meningkat.
Baca Juga: Pemilu 2024 Tetap Pakai Sistem Terbuka, Politisi PKB: Mantapkan Pola Gerakan Bacaleg
“Permasalahan ini sebenarnya cukup sederhana, kita memiliki potensi industri yang besar, tinggal bagaimana pemerintah Kota Cimahi membuat regulasinya. Misalkan Pemerintah Kota Cimahi menyiapkan regulasi untuk setiap industri di Kota Cimahi wajib menyerap sekian persen tenaga kerja dari SDM Kota Cimahi," ujar dia.
Permasalahan lain di Kota Cimahi yaitu banjir, Kota yang terdiri dari tiga kecamatan ini menjadi langganan terjadinya banjir ketika hujan lebat mengguyur Kota Cimahi bahkan sampai di 41 titik dengan ada yang sampai mencapai ketinggian 80-100 cm.
“Sungguh hal yang sangat disayangkan soal permasalahan banjir ini, Seolah tidak ada yang mampu menyelesaikan permasalahan ini oleh siapapun Wali Kota dan Wakil Wali Kotanya, bahkan sampai hari ini Dikdik selaku Pj Walikota Cimahi pun belum mampu mengentaskan masalah banjir di Kota Cimahi," imbuh Virlana.
Pemerintah Kota Cimahi bukan tanpa upaya dalam persoalan banjir ini, Ngatiyana pada tahun 2022 lalu mengklaim bahwa upaya pengentasan banjir ini sedang dilakukan secara perlahan. Pemerintah Kota Cimahi berupaya dengan membebaskan lahan yang ada di Kelurahan Cigugur Tengah. Serta Pemkot Cimahi juga bekerjasama dengan Pemkot Bandung membangun kolam retensi di daerah Kelurahan Pasirkaliki Kota Cimahi yang memakan anggran sampai Rp.27 miliar yang sampai hari ini pembangunannya belum selesai.
Aktivis PMII ini mengungkapkan Kota Cimahi mesti serius dalam penanganan banjir di Kota Cimahi, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi, yaitu peningkatan kapasitas sungai, dan efektivitas embung/kolam retensi di kelurahan pasirkaliki.
Dua persoalan ini belum juga usai di usia Kota Cimahi yang genap 22 tahun ini, bahkan kedua permasalahan itu selalu disampaikan dalam janji kampanye yang selalu digembar-gemborkan, namun janji kampanye itu seolah hanya menjadi buaian belaka untuk mendapat simpati dari masyarakat.
“Maka dari itu bagi kami, Kota Cimahi kedepannya membutuhkan pemimpin yang benar-benar memahami permasalahan Kota Cimahi secara utuh dan mampu bekerja mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan individu atau kepentingan kelompok semata, sehingga kedepannya permasalahan di Kota Cimahi dapat terselesaikan dengan baik," pungkas dia.***