Literasi News - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda memberikan respon terkait adanya 12 daerah yang melarang pembelajaran tatap muka yang diungkapkan sebelumnya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.
Menurut Syaiful Huda dirinya telah mendorong Kemendikbud untuk melakukan sosialiasi yang masif terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri.
Karena dalam SKB 3 Menteri itu kata Huda semua daerah yang sudah masuk level 1,2,3 bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka.
Baca Juga: Beredar Kabar Tidak Ada Slot PNS untuk Guru di 2022, Komisi X Minta Penjelasan Kemendikbud
"Jadi ada dua hal menurut saya yang harus dilakukan oleh Kemendikbud, pertama jangan jangan ini soal sosialisasi yang belum masif yang difahami secara utuh oleh pemda-pemda. Karena itu kita mendorong Kemendikbud melakukan sosialisasi yang lebih masif lagi terkait SKB 3 menteri yang menyebutkan bahwa untuk semua daerah level 1,2,3 sebenarnya sudah harus ada opsi untuk membuka sekolah tatap muka," kata Syaiful Huda kepada wartawan Senin, 23 Agustus 2021.
Selanjutnya, politisi PKB ini menekankan kepada Kemendikbud untuk lebih meningkatkan lagi kerjasama dengan Pemda tidak hanya sekedar himbauan semata.
Disamping itu, Huda juga meminta Kemendikbud untuk melakukan prakarsa lebih, yakni dengan cara koordinasi ke Pemda yang belum melakukan pembelajaran tatap muka.
Baca Juga: Presiden Janji Sekolah Segera Dibuka, Ketua Komisi X Usul Sekolah Jadi Zona Aman
"Kedua Kemendikbud harus mengefektifkan kerjasama dengan Pemda-pemda, jadi nggak cukup himbauan, nggak cukup minta bantuan kepada komisi 10 nggak cukup, dan nggak cukup berkeluh kesah di ruang publik. Jadi Kemendikbud harus mengambil prakarsa lebih, kerjasama yang efektif dengan pihak Pemda, tanya kenapa tidak dibuka, masalahnya apa, apakah soal kekhawatiran atau ada masalah lain," ujarnya.
Huda juga menilai perlunya pihak Kemendikbud melakukan mitigasi, untuk mengetahui lebih jauh lagi kenapa ke Pemda yang semestinya sudah masuk di level 1, 2,3 tapi enggan tatap muka.
"Saya merasa sampai pada level melakukan mitigasi, dan koordinasi efektif ini belum dilakukan oleh Kemendikbud, karena itu saya mendorong ini bisa dilakukan. karena yang terjadi kan Pemda tidak mau dimasalahkan, nah bagaimana ini bisa ditanggung jawabkan bersama baik Pemda maupun pusat yang dalam hal ini Kemendikbud," pungkasnya.***