Network
Literasi News - Keputusan Presiden Jokowi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 75 tahun 2021 tentang Statuta UI, yang didalamnya memperbolehakan rangkap jabatan rektor menuai sorotan dari sejumlah pihak.
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda turut angkat suara terkait dengan keputusan terbaru Presiden Jokowi ini.
Menurut Huda idealnya kampus sebagai institusi pendidikan sebagai central of excellence dan central of knowledge di Indonesia, kampus harus menjadi kekuatan yang tidak menjadi bagian dari pemerintahan.
Baca Juga: Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana Positif Covid-19 Dua Kali, Begini Kondisinya
"Kampus harus menjadi kekuatan kritis menjadi ruang demokrasi, karena yang terpenting Indonesia ini menganut sistem demokrasi dan salah satunya mensyaratkan adanya kekuatan kekuatan kritis tersebut dan itu semuanya diwakili oleh kampus," kata Syaiful Huda dalam keterangannya yang di unggah di Instagram @syaifulhooda pada Rabu, 21 Juli 2021.
Selanjutnya Huda menyampaikan terkait dengan relasi antara kampus dengan rezim pemerintahan, menurut dia hubungan keduanya harus dipisah.
"Karena itu idealnya semestinya seluruh civitas akademika kampus dan seterusnya tidak boleh menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintaha," ujar Huda.
"Karena ini bisa mereduksi peran-peran yang tadi saya sampaikan di point pertama diatas," sambungnya.
Baca Juga: Gelar Qurban, DPC PKB Garut : Berkah untuk PKB dan Perjuangan Gus Muhaimin
