Network
Literasi News - Dinamika Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang diselenggarakan semenjak Pandemi Covid-19 masih terdapat beberapa permasalahan yang timbul baik dari Guru atau pun Siswa. Mulai dari ketersediaan alat atau media hingga proses belajar mengajar yang dilakukan selama pembelajaran secara Daring (Dalam Jaringan).
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim merilis perizinan terkait KBM (Kegiatan Tatap Muka) untuk awal Januari 2021 mendatang pada Jumat, 20 November 2020.
Pemerintah pusat memperbolehkan Pemerintah Daerah memberi izin, terkait pembelajaran tatap muka. Sejalan dengan itu, pemerintah pusat tetap memberikan syarat atau batasan bagi pemda untuk menerapkan kebijakan ini.
Baca Juga: Debat Publik, Empat Paslon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Beradu Visi Misi, Simak Selengkapnya
Mendikbud tidak menyangkal selama proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dilaksanakan secara Daring terdapat banyak keluhan dan kekurangan.
“Kita harus menyadari setelah dievaluasi hasil daripada pembelajaran jarak jauh ini dampak negatif yang terjadi pada anak itu suatu hal yang nyata. Dan jika dilakukan secara terus menerus menjadi hal yang nyata,” tutur Nadiem.
Dalam Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19 Mendikbud mengungkapkan semakin lama pembelajaran tatap muka tidak terjadi, maka semakin besar dampak yang terjadi pada anak.
Baca Juga: Longsor Pagelaran Cianjur Renggut Korban Jiwa, Korban Tewas Tertimbun saat Melintas
Dalam Panduan tersebut setidaknya ada 7 poin yang menjadi alasan pertimbangan Mendikbud dalam mengeluarkan izin KBM Tatap Muka Awal 2021, di antaranya ancaman putus sekolah. Sementara tujuh poin yang menjadi pertimbangan sebagai berikut :
1. Anak Harus Bekerja
Risiko putus sekolah dikarenakan anak “terpaksa” bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi Covid-19.
