Banyak Kejanggalan, Kemendikbud Harus Tarik Kamus Sejarah RI

- 20 April 2021, 00:27 WIB
Ketua komisi X DPR RI Syaiful Huda  pastikan lulusan MA bisa ikut seleksi PTN.
Ketua komisi X DPR RI Syaiful Huda pastikan lulusan MA bisa ikut seleksi PTN. /Literasi News/Zaenal Mutaqin

“Justru ada nama tokoh yang tidak jelas kontribusinya dalam proses pembentukan maupun pembangunan bangsa masuk entry khusus untuk diuraikan background personalnya,” katanya.

Politikus PKB ini menegaskan Kamus Sejarah Indonesia baik jilid I maupun jilid II harus ditarik dan direvisi. Perbaikan konten harus dilakukan untuk meluruskan kejanggalan informasi yang ada didalamnya. Menurutnya dua kamus ini diproyeksikan menjadi salah satu bahan ajar mata pelajaran sejarah dan bisa di-download secara gratis sehingga bisa tersebar secara massif.

Baca Juga: Jadwal Imsak dan Buka Puasa Kota Bekasi Hari Ini Selasa, 20 April 2021

“Bayangkan jika potensi persebarannya yang begitu luas, namun di sisi lain ada informasi kesejarahan yang tidak akurat. Maka akan ada banyak anak didik dan generasi muda di Indonesia yang tidak bisa memahami proses nation formation maupun nation building secara utuh,” tukasnya.

Huda juga meminta Kemendikbud harus tegas mengeluarkan nama-nama tokoh yang tidak berkontribusi dalam proses nation formation maupun nation building dari Kamus Sejarah Indonesia. Menurutnya dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid II ada tokoh yang tidak jelas kontribusinya dalam proses nation building malah masuk di entry khusus. Anehnya tokoh ini dikenal karena sikap dan pandangan politiknya yang bertentangan dengan ideologi negara.

Baca Juga: Jadwal Imsak dan Buka Puasa Kota Bandung Hari Ini Selasa, 20 April 2021

“Harus dikeluarkan tokoh-tokoh yang tidak jelas kontribusinya dan malah sikap dan pandangan politiknya bertentangan dengan ideologi negara karena akan berbahaya bagi peserta didik di tanah air,” katanya.


Selain itu, tegas Huda Kemendikbud juga harus melakukan evaluasi pada tim penyusun Kamus Sejarah Indonesia. Menurutnya tim penyusun dua buku tersebut harus dibersihkan dari oknum-oknum tuna sejarah dan tuna nasionalisme.

“Kemendikbud harus benar-benar selektif dalam memilih tim penyusun buku ataupun bahan ujian. Sebab seringkali kita temui berbagai produk konten dari Kemendikbud yang menuai polemic dan kontroversi,” pungkasnya.***

Halaman:

Editor: Zaenal Mutaqin


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x