Network
Literasi News - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menemukan surat palsu yang telah beredar luas.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Andi Rahadian mengemukakan surat palsu yang mengatasnamakan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo tersebut memuat perihal pengangkatan tenaga honorer berdasarkan kuota kekosongannya di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.
“Kami tegaskan bahwa surat tersebut adalah palsu dan Menteri PANRB tidak pernah mengeluarkan surat tersebut,” jelasnya di Jakarta, Senin 9 November 2020. Demikian dilansir dari laman resmi Kemenpan RB.
Baca Juga: Ratusan Ribu Guru Honorer Galau, Ketua Komisi X Minta Pemerintah Perjelas Kuota PPPK
Andi melanjutkan jika dilihat dengan saksama, isi dan format penulisan surat menunjukkan bahwa surat tersebut palsu. Hal ini mudah dikenali dari kesalahan ketik yang tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).
Selain itu nomor surat, jenis dan ukuran huruf yang tidak seragam, serta format penulisan yang tidak sesuai dengan format surat yang berlaku di Kementerian PANRB.
Surat palsu yang bernomorkan B/1069/M.SM.01.00./2020 memuat informasi yang seolah-olah telah ada keputusan terkait kuota kosong dalam Seleksi CPNS Tahun 2019 yang dapat diisi oleh tenaga honorer guru, administrasi, tenaga penyuluh pertanian, dan tenaga kesehatan.
Baca Juga: Mendikbud: Dana BOS Daerah Tertinggal Terdepan dan Terluar (3T) akan Ditambah Rp3 Triliun
Disebutkan juga bahwa pengisian kuota kosong tersebut berdasarkan domisili di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan diangkat menjadi PNS tanpa tes.
