Network
Literasi News - Dua perusahaan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terancam sanksi pidana. Pasalnya dinilai Abai menerapkan protokol kesehatan (Prokes) dan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat.
Kedua perusahaan itu diketahui melanggar prokes dan aturan PPKM Mikro Darurat setelah Bupati Cianjur bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Kecamatan Sukaluyu.
Bupati Cianjur Herman Suherman, mengungkapkan PT Pou Yuen Indonesia mempekerjakan 50 persen pegawainya. Namun pihak perusahaan tidak menjalan protokol kesehatan, dimana para buruh tidak menjaga jarak.
Baca Juga: 28 Ribu Warga Cianjur Terdampak PPKM Mikro Darurat Mendapat Bantuan Rp200 Ribu
"Kalau untuk kapasitasnya sudah sesuai, tapi prokesnya belum sesuai. Jadi bukan satu gedung kosong satu gedung terisi, tapi dalam satu gedung diisi dengan kuota 50 persen supaya ada jaga jarak," kata Herman, Selasa 6 Juli 2021.
Sementara itu, di PT Fasic terungkap, aturan WFH 50 persen untuk sektor esensial tidak dijalankan. Menurut Herman, jumlah pegawai yang bekerja di tengah PPKM darurat ini masih di atas 50 persen.
"Lokasi kedua yang kita sidak ternyata belum menjalankan aturan PPKM, dimana harusnya pegawai yang bekerja maksimal 50 persen. Tapi tadi masih lebih dari 50 persen," ujarnya.
Herman mengatakan pihak perusahaan berdalih saat ini masih mengejar target order, selain itu diperlukan waktu untuk mengatur kembali jadwal kerja pegawai.
"Itu bukan jadi alasan, tetap aturan harus diikuti. Kan hanya sampai tanggal 20 Juli, tidak lama," ujar Herman.
