Network
Literasi News - Pilkada Serentak 2020 diselenggarakan di 9 provinsi dan 261 kabupaten/kota di Indonesia. Pilkada diikuti 1.476 calon kepala daerah atau 738 pasangan calon.
Mereka terdiri dari 25 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, 612 calon bupati dan wakil bupati, dan 101 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Dari 1.476 orang itu, sebanyak 332 orang adalah petahana.
Pada Jumat, 4 Desember 2020, KPK membeberkan data 10 calon kepala/wakil kepala daerah terkaya dan calon kepala/wakil kepala daerah "termiskin". Rincian itu berdasarkan pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang akan mengikuti Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020.
Baca Juga: Sekda Cimahi hingga Presiden Direktur Diperiksa KPK Terkait Kasus Wali Kota Cimahi Ajay M Priatna
Syarat melaporkan LHKPN bagi para kandidat tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota serta UU Nomor 11 tahun 2016 tentang Pemerintah Aceh yang menyebutkan bahwa "Tanda Terima LHKPN merupakan salah satu persyaratan dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota".
Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 71 Tahun 2020 menyatakan, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati, serta pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota wajib menyampaikan LHKPN ke KPK.
"Kita kumpulkan 10 terkaya, tidak ada maksud apa-apa. Hanya ingin menunjukkan dia lapor. Yang terkaya, hartanya mencapai Rp674 miliar lebih. Aset terbesarnya ialah 19 harta tak bergerak dengan total Rp293.600.695.000," kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat, 4 Desember 2020.
Baca Juga: Kasus Korupsi Pembangunan 2 Gedung IPDN, Petinggi PT Waskita Karya Dipanggil KPK
Sementara, yang termiskin adalah salah satu calon wakil bupati di Provinsi Sumatera Barat. Total nilai hartanya defisit yaitu minus Rp3,5 miliar lebih. Defisit itu terjadi karena sang calon punya utang sebesar Rp7,9 miliar.
