Network
Literasi News - FIFA telah memutuskan menunda penyelenggaraan Piala Dunia U-20 atau FIFA U-20 World Cup 2021 Indonesia. Keputusan FIFA tersebut disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali, Jumat 25 Desember 2020.
Dalam pernyataan tertulisnya, dilansir Literasinews dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI, Zainudin menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia memahami dan menghormati keputusan keputusan FIFA tersebut.
"Saya sudah memperoleh informasi penundaan event tersebut dari PSSI dan langsung dari website FIFA. Keputusan FIFA tentang penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-20 yang semula akan berlangsung di Indonesia pada tahun 2021 ditunda," katanya.
Baca Juga: Ahli Mikrobiologi Unpad, Virus Corona Bermutasi dan Sangat Berbahaya
Dalam keterangan resminya, FIFA telah menyebutkan tentang keputusannya untuk menunda secara resmi penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup 2021 yang semula akan diselenggarakan di Indonesia pada bulan Mei dan Juni 2021. Kemudian akan ditunda menjadi tahun 2023.
Pemerintah memahami sepenuhnya keputusan FIFA tersebut, dengan alasan adanya penyebaran pandemi Covid-19 yang masih berkembang hampir merata di seluruh penjuru dunia.
Selain itu, pemerintah juga sangat menghormati FIFA karena sebelum keputusan tersebut diambil telah terlebih dahulu mempertimbangkan berbagai aspek dan mengapresiasi kesungguhan Pemerintah Indonesia bersama PSSI sebagai LOC yang telah melakukan berbagai langkah persiapan bagi suksesnya penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup 2021.
Baca Juga: Indonesia Berlakukan Larangan Masuk WNA dari Semua Negara. Ini Penjelasan Menteri Luar Negeri
"Saya menyampaikan terima kasih kepada PSSI yang telah bekerjasama dengan Pemerintah (Pusat & daerah) dalam persiapan selama ini," ujarnya. Dia mengatakan telah melaporkan keputusan FIFA tersebut kepada Menko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan).
Langkah terdekat yang segera akan dilakukan adalah mengadakan rapat koordinasi pada awal minggu depan. Rakor akan dipimpin langsung oleh Menko PMK dan akan mengundang semua pihak terkait, baik unsur Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah serta PSSI.
