Network
Literasi News - Isu pangan tengah menuai soroton dalam beberapa waktu terakhir, isu ini kembali menguat dengan munculnya prediksi dari sejumlah pihak terkait ancaman krisis pangan dunia pada tahun 2023 ini.
Menanggapi ini, Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati menyebut perlu diperiksa dari sisi perbaikan dan perencanaan ketahanan pangan nasional.
Lebih jauh ia memaparkan bahwa inti dari ketahanan pangan ini sesungguhnya adalah kedaulatan pangan sebagaimana tertuang dalam amanat Undang-undang.
Baca Juga: Hapus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan, Kemendikbudristek Pertegas Komitmen
Hal tersebut disampaikan Rahmat Hidayat Djati dalam FGD "Mengukur Perencanaan dan Kebijakan Pangan Nasional: Antisipasi Krisis Pangan Global" yang digelar Nagara Institute di The Papandayan Hotel, Kota Bandung Kamis, 19 Januari 2022.
"Perbaikan dalam perencanaan pangan nasional ini saya kira harus kita periksa akurasi datanya, dan sekaligus kita periksa sudah menopang belum pada amanat UU soal ini bahwa inti dari ketahanan pangan yang kita cita-citakan sesungguhnya kedualatan pangan," kata Rahmat Hidayat Djati.
FGD ini dipimpin langsung oleh Akbar Faizhal selaku Direktur Eksekutif Nagara Institute. Turut hadir dalam kegiatan perwakilan Gapoktan, Kanwil Bulog Jabar, Dinas Pertanian Jawa Barat, BPTP Jawa Barat, Perwakilan Pupuk Kujang, dan akademisi yang berfokus di bidang pangan
Baca Juga: Jangan Bedakan Madrasah Negeri dan Swasta, Ini Pesan Menteri Agama Kepada Jajarannya
Dalam kesempatan tersebut Rahmat mengkritik terkait kebijakan impor beras oleh pemerintah, menurutnya kebijakan ini justru merugikan petani.
"Lagi panen saja tidak tahan impor, padahal petani lagi panen, lagi bagus-bagusnya stok barang, seharusnya," ujar Rahmat.
