Network
"Ini kan fakta yang harus kita periksa apakah kegiatan-kegiatan dalam rangka implementasi ketahanan pangan ini selalau sesuai perencanaan atau tidak," sambungnya.
Rahmat juga mempertanyakan soal negara sudah hadir atau belum dalam sektor ketahanan pangan ini, karenanya harus diperiksa secara bersama-sama.
"Karena ini soal ini bukan sesuatu yang main-main sesungguhnya kedaultan bangsa dari ketahanan pangan," ujarnya.
Selanjutnya terkait sarana prasarana pertanian yang mana belum mengadaptasi teknologi yang tepat guna.
"Tapi sebetulnya agak berbeda dengan kebutuhan beneran, artinya tidak tepat guna. Contoh alat pemotong padi, alat tanam padi kebutuhan di suatu daerah tidak butuh yang besar tapi yang kecil karena akan amblas," katanya.
Rahmat juga menyinggung soal porsi anggaran yang masih minim untuk ketahahanan pangan di Jawa Barat yang mana dibawah 1 triliun dari 43 triliun APBD.
Menurutnya, anggran ini terlalu minim, mestinya harus diberi porsi miniminal 20 persen dari APBD untuk ketahanan pangan.
Menanggapi hal tersebut Akbar Faizhal merasa kaget terkait porsi anggaran yang masih minim di Jawa Barat untuk program ketahanan pangan ini.
"Kalau sebagai masyarakat awam setelah mendengarkan diskusi tadi, dan melihat realitas bahwa Jawa Barat adalah lumbung pangan nasional, kan bangga banget gitu tadi mendengarkannya, saya sebagai orang yang tidak terlalu faham pertanian dan bangga Jawa Barat no problem kita sih, tadi Bulog mengatakan begitu, tapi kemudian ternyata porsi untuk ketahanan pangan tadi ternyata yang dikatakan bapak tadi tidak sampai 1 triliun dari APBD 43 (triliun)," pungkas Akbar Faizhal.****
