Network
Literasi News - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan rencananya terkait penyaluran bantuan sosial ke depan, utamanya terkait pengawasan bantuan sosial di 2021.
Risma memastikan dalam penyaluran bansos ke depan tidak akan ada bantuan tunai. Artinya, semua penyaluran bansos akan diganti menggunakan transaksi nontunai.
"Semua transaksi penyaluran bansos nantinya akan dilakukan secara elektronik, tidak mengunakan pembayaran tunai," katanya seusai dilantik Rabu 23 Desember 2020, di Istana Negara Jakarta.
Baca Juga: BST 3,5 Juta Untuk Penerima PKH, Caranya Coba Kunjungi situs dtks.kemensos.go.id
Risma mengatakan bagi calon penerima bantuan yang tidak memiliki rekening bank, nantinya Kemensos akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk menyalurkannya.
Bahkan, dirinya mengaku siap mengantarkan langsung bantuan kepada warga yang terdampak pandemi Covid-19. "Kita kan punya nama dan alamat calon penerima," ujarnya dikutip Literasinews dari laman Antaranews.
Risma menegaskan perlunya perbaikan data penerima. Dengan menggunakan masukan dari daerah, perbaikan-perbaikan data bisa segera dilakukan dan efektivitas akan bisa tercapai.
Baca Juga: Ketua Komisi X Minta Pembukaan Sekolah di Januari 2021 Dikaji Ulang
Untuk itu, lanjutnya, Kemensos akan bekerja sama dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk memperbarui data tersebut.
“Itu yang harus kita terus tangani day to day dan terus terang kita akan lakukan semuanya dengan transparan dan tidak ada lagi tunai (cash) dalam bentuk apapun,” ujar Mensos.
Lebih lanjut Mensos menjelaskan fokus selanjutnya adalah program pemberdayaan masyarakat agar bansos yang diberikan mempunyai implikasi atau dampak langsung yang terukur kepada kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: BLT BPJS Termin 3 Tahap 1 akan Cair?. Simak Penjelasan Menaker Tentang Skema BSU 2021
“Kami tidak bisa sendiri tentunya, kami akan menggandeng gubernur, kepala daerah, dan utamanya adalah perguruan tinggi, dan perguruan tinggi setempat yang mengetahui persis bagaimana permasalahan-permasalahan di daerahnya,” terangnya.
Mensos mengajak jajaran Kementerian Sosial untuk menyatukan semangat dan langkah bersama. Ia mengingatkan, peran Kemensos sangat penting dan ditunggu masyarakat.
Ke depan, Mensos akan menanamkan kepada PMKS bahwa bila mau mendapat penghasilan harus bekerja, bukan meminta-minta.
Baca Juga: Seleksi 1 Juta Guru PPPK 2021, Guru Honorer Punya Kesempatan Tiga Kali Ikut Seleksi
Dengan tantangan yang berat, Risma mengajak jajarannya untuk bergandeng tangan. Ia ingin membangun kebersamaan dan tidak ada sekat. Mensos meminta jajarannya tidak ragu bekerja dengan sepenuh hati, tulus, dan ikhlas, meskipun berat.
“Seperti saya menutup (kompleks prostitusi) Dolly. Berat itu sekali. Saya diancam, dikasih ular, rumah saya dibakar, dan saya diperkarakan di pengadilan. Tapi di pengadilan orang Dolly yang bantu saya. Maka kalau kita berbuat baik, Allah akan memberikan balasannya,” katanya.
Risma juga mengingatkan agar bekerja efisien, terutama dalam pengelolaan anggaran. Ia mengetahui, anggaran untuk pembaruan Data Terpadu Kesejaahteraan Sosial (DTKS) mencapai Rp1,2 triliun.
Baca Juga: Ikatan Cinta Malam Ini di RCTI: Aldebaran Meyakinkan Ibu Panti Jika Reyna Anak Kandung Andin
“Ini anggaran bukan besar sekali. Tapi buuesaaar sekali. Jadi harus bisa dikelola dengan baik dan efisien. Bila bisa dikelola dengan baik, dan efisien, sisanya bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain,” katanya.
Selain itu, Kemensos juga akan melakukan antisipasi dampak yang akan ditimbulkan oleh fenomena El Nino. Sesuai dengan ramalan BMKG setelah La Nina (curah hujan yang tinggi) maka akan ada El Nino, di mana kemarau ini sangat tinggi.
"Tentunya akan berimplikasi pada hasil-hasil produk pertanian ataupun yang lain. Sehingga itu yang harus diimbangi supaya tidak terjadi kelaparan,” pungkas Risma.***
