Network
Lebih lanjut, kata Menaker Ida, sebelum melanjutkan penyaluran pada termin kedua telah berlangsung sejak pertengahan November 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan rekomendasi kepada Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memadankan data penerima dengan dibantu oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Selain pemadanan dengan data pajak tadi, pihaknya juga melakukan monitoring serta evaluasi untuk memastikan agar penyaluran tepat sasaran.
"Berdasarkan rekomendasi KPK, kami bersama BPJS Ketenagakerjaan berkoodinasi dengan Ditjen Pajak untuk melakukan pemadanan data. Upaya ini dilakukan semata-mata untuk meyakinkan agar BSU ini tepat sasaran," katanya.
Baca Juga: Jadwal Acara Tv Trans 7, Kamis 24 Desember 2020
"Alhamdulillah setelah pemadanan dilakukan, termin kedua dapat terus dilanjutkan yang prosesnya masih berlangsung hingga saat ini. Mohon bersabar karena jangka waktu penyaluran hingga akhir Desember," lanjut Menaker.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, menjelaskan ada sejumlah rekening penerima subsidi gaji/upah yang bermasalah. Sehingga, tidak dapat bantuan subsidi gaji/upah sejak termin I meskipun memenuhi kriteria sebagai penerima.
Ia pun menyatakan pihaknya akan terus memperbaiki rekening subsidi gaji/upah yang bermasalah, dengan cara mengonfirmasi kepada pekerja atau pemberi kerja. Setelah itu, rekening yang aktif itu bisa diberikan kepada Kemenaker untuk bisa ditransfer.
Baca Juga: MU dan Tottenham Melaju ke Semifinal Carabao Cup, Ikuti Langkah Brentford dan City
“Tim kami di seluruh Indonesia bergerak cepat menghubungi seluruh pihak untuk bisa dilakukan perbaikan tentunya segera akan kita serahkan kepada Kemnaker,” tutupnya.
Agus mengatakan kendala penyaluran BLT BPJS Ketenagakerjaan kepada para karyawan disebabkan oleh sejumlah gangguan teknis hingga pendataan penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan. Tercatat sebanyak 154.887 rekening karyawan/penerima memiliki kendala dari target 12,4 juta penerima.
