Network
Literasi News - Presidium Aliansi Nasional Aktivis 98 untuk Anies-Muhaimin (AMIN 98) Andreas Marbun mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjaga indenpendensinya dalam proses demokrasi. Ia mengatakan KPK tidak boleh menjadi alat politik.
Marbun menjelaskan Revisi UU KPK, yang salah satunya ditujukan agar pemerintah bisa mensupervisi kinerja KPK lewat Dewan Pengawas yang ditunjuk presiden.
"Tujuannya kan bukan untuk menjadikan KPK sebagai alat politik, tapi untuk mensupervisi KPK. Bukan untuk meminta atau mengatur KPK menyidik si ini dan si itu," kata Marbun dalam keterangan resmi AMIN 98 yang diterima wartawan Rabu, 6 September 2023 malam.
Baca Juga: Saut Situmorang Bicara Soal Pemanggilan Cak Imin oleh KPK: Menjelang Pemilu Selalu Dicari-cari
Marbun mencontohkan pemanggilan Muhaimin oleh KPK, misalnya. Ini sangat sulit untuk tidak dikaitkan dengan politik. Disaat yang sama kasus-kasus besar yang masih sangat aktual, seperti dugaan kasus korupsi dalam program food estate belum ada tindakan serius dari KPK.
"Begitu-begitu saja, ini kasus 11 tahun lalu malah dipermainkan. Kalau memang bersalah, ada alat bukti, silakan saja proses, masalahnya kita mencium bau-bau politisasi penegakan hukum," ujar Marbun.
Kenapa Baru Dibuka Sekarang?
Seperti diketahui selang beberapa hari setelah dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024, publik dikagetkan dengan pemanggilan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin oleh KPK.
Cak Imin akan dimintai keterangan mengenai dugaan rasuah pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang terjadi pada tahun 2012 silam.
Pemanggilan Cak Imin oleh KPK dinilai kental dengan kepentingan politik karena menjelang pelaksaan Pemilu 2024. Apalagi kasus tersebut sudah sangat lama. Terhitung sudah 11 tahu, sekitar 130an bulan, 570an minggu, dan hampir 4000 hari.
