Literasi News - Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat, Syaiful Huda memberi kejutan kepada para anggota DPRD serta simpul-simpul pemenangan pasangan Calon Bupati - Wakil Bupati, Iwan Saputra - Iip Miftahul Paos.
Syaiful Huda sengaja mengkonsolidasi dengan melakukan penyisiran ke seluruh simpul pemenangan paslon yang diusung PKB untuk membangun semangat seluruh kader dan simpatisan demi kemenangan Iwan - Iip di Pilkada 9 Desember mendatang. Satu-persatu rumah para anggota DPRD Fraksi PKB Kabupaten Tasikmalaya dan basis pemenangan di setiap kecamatan ia sambangi.
Dalam kesempatan itupun ia sekaligus mensosialisasikan tiga Kartu Peduli Umat Melayani Rakyat (PUMR) sebagai program unggulan PKB dalam membangun kesejahteraan petani, nelayan, pelaku wirausaha, dan guru ngaji, ke depan.
Baca Juga: Masyarakat Terdampak Bencana di Cianjur Butuh Bantuan Bahan Pokok, Aktivitas Warga Belum Normal
Diawali dari Kampung Pamoyanan,Desa Pamoyanan Kecamatan Kadipaten, dengan didampingi Ketua DPC PKB KabupatenTasikmalaya, Muhamad Dawam, ia menemui komunitas Serikat Aktifis Peduli Rakyat Kecil (Saperak) yang diketuai Anggota DPRD F-PKB Tasikmalaya. Di depan para kader Huda mengatakan bahwa calon yang diusung PKB adalah para calon yang memiliki visi nyata dalam membangun kesejahteraan rakyat Tasikmalaya.
Adapun kartu PUMR sengaja disosialisasikan sejak masa kampanye di Pilkada, agar masyarakat tidak terjebak politik uang. Menurutnya, PKB benar-benar menghidari politik uang sebagai cara-cara instan dalam bepolitik.
Tiga kartu itu merupakan bentuk janji politik yang nanti ke depan bukan hanya isapan jempol semata bagi rakyat, tetapi bisa direalisasikan dalam bentuk dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Tasikmalaya untuk meunjang kelangsungan usaha bagi para petani, nelayan, pelaku wirausaha, dan guru ngaji.
Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin : Ingin Industri Halal Indonesia jadi Pemain Global
“Kartu PUMR adalah wujud keberpihakan para calon kepala daerah yang diusung PKB terhadap petani, nelayan, wirausaha termasuk di dalamnya pengangguran, dan guru ngaji yang selama ini kurang terperhatikan pemerintah,” ujar Huda, Kamis 22 Oktober 2020.
Dijelaskan, tiga kartu PUMR itu merupakan bagian dari tindaklanjut kontrak politik yang sudah ditandatangani para calon kepala daerah yang diusung PKB, sebagai bentuk komitmen terhadap rakyat.
Melalui kartu PUMR, lanjut Huda, petani, nelayan, wirausaha termasuk pengangguran, dan guru ngaji akan mendapatkan dana insentif yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan APBD daerah masing-masing.
"Kami sadar APBD itu nilainya terbatas. Namun, dengan keterbatasan APBD, semua calon kepala daerah yang diusung PKB harus punya prioritas untuk memperhatikan golongan masyarakat tadi," jelas Huda.
Baca Juga: Sungai Cisokan Perlu Dinormalisasi, Dua Kali Jadi Penyebab Banjir Bandang
Huda juga berharap, dengan hadirnya kartu tersebut, politik dinasti di Jabar bisa dihentikan. Sudah saatnya pemerintah kabupaten/kota di Jabar mengusung politik kesejahteraan daerah yang fokus dalam menyejahterakan rakyatnya.
"Kami ingin di masa yang akan datang, politik kekuasaan daerah kita sudahi dan mengusung politik kesejahteraan daerah melalui kartu ini," tandasnya.***