Network
Literasi News - Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) menggelar Rapat Teknis Evaluasi Pencairan Dana Hibah Pilkada Serentak 2020.
Rapat tersebut guna memastikan bahwa pendanaan pelaksanaan Pilkada di daerah memadai dan terealisasi dengan baik.
"Ada beberapa hal yang fokus dibahas dalam forum ini. Pertama, terkait kebijakan dan kondisi aktual Pilkada Serentak. Kedua, perkembangan pendanaan dan ketiga, pertanggungjawabannya,” kata Pjs Bupati Karawang, Dr. Ir. H. Yerry Yanuar MM., usai mengikuti video conferense di Command Centre Lantai 3 Gedung Singaperbangsa Karawang, Rabu 21 Oktober 2020 sore yang diupload di IG @diskominfokrwkab Kamis 22 Oktober 2020.
Baca Juga: Sungai Cisokan Perlu Dinormalisasi, Dua Kali Jadi Penyebab Banjir Bandang
Menurut dia, rapat ini juga bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait mekanisme alokasi dana APBD untuk pelaksanaan pilkada. Serta dapat melakukan langkah-langkah konkret dalam percepatan pencairan dana hibah untuk penyelenggaraan pilkada.
“Selain itu, masing-masing pemda yang akan menggelar Pilkada 2020 untuk segera merealisasikan belanja hibah kepada KPU dan Bawaslu. Termasuk kepada institusi keamanan TNI-Polri yang sesuai target dan jadwal yang sudah ditetapkan, berdasarkan peraturan UU,” paparnya.
Di waktu bersamaan, Sekda Karawang juga mengikuti jalannya zoom meeting persoalan dana bantuan sosial Provinsi Jawa Barat bersama Kadinsos.***
