Network
Literasi News - Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Barat, HM. Sidkon Djampi, SH mengapresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas diraihnya opini keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesebelas kali, atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Penyerahan laporan tersebut diberikan langsung oleh Plt. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Barat Arif Agus dalam Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), di ruang rapat paripurna DPRD Jawa Barat Kota Bandung, Selasa, 24 Mei 2022.
"Ini luar biasa karena dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK provinsi jawa barat untuk tahun 2021 ini Pemprov Jawa Barat untuk kesebelas kali nya mendapatkan opini wajah tanpa pengecualian. Artinya, apa yang diraih pada tahun sebelumnya yaitu LHP tahun 2020 Pemprov Jawa Barat berhasil mempertahankan opini dimaksud," ujar Sidkon.
Baca Juga: Deretan Quotes Peringatan Hari Kenaikan Isa Almasih 2022, Jadikan Ucapan yang Penuh Doa dan Harapan
Menurut Sidkon, ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait beberapa permasalahan yang signifikan.
"Ada beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh Pemprov Jawa Barat, pertama Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memadai, yang kedua kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan tambahan penghasilan kepada ASN yang non aktif masih terdapat angka kelebihan bayar sebesar Rp 2,6 Milyar, ketiga kekurangan volume pekerjaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada dua SKPD itu masih ada kekurangan sebesar Rp 2,4 Milyar, keempat keterlambatan enam pekerjaan belanja modal pada empat SKPD minimal sebesar Rp 4,07 Milyar, kelima Penatausahaan aset tetap belum memadai. Terkait dengan catatan ini kiranya menjadi catatan penting bagi Pemprov Jawa Barat," ungkapnya.
Selanjutnya, Sidkon juga mengkritisi atau menanggapi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bahwa pemerintah provinsj jawa barat untuk penanggulangan kemiskinan pada tahun anggaran 2021 ini masih kurang.
"Menjadi catatan dari hasil LHP BPK RI ini, bahwa sinergitas penanganan kemiskinan dengan sinergitas dengan kabupaten/kota sinergitas dengan pemerintah kabupaten/kota untuk penanggulangan kemiskinan ini masih harus menjadi perhatian pemerintah provinsi jawa barat dimana salah satu priortas nasional ketiga pada tujuan program prioritas adalah pengentasan kemiskinan," ungkapnya.
Selain itu, pemerintah provinsi jawa barat juga harus memperhatikan beberapa catatan lain disamping catatan kelima mengenai permasalahan signifikan yang ada di Jawa Barat, yaitu mengenai penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat.
