Network
Literasi News - Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin menginginkan adanya akses kepemilikan rumah bagi rakyat kecil.
Gus Muhaimin juga menyebut pemangku kepentingan harus memberikan jaminan akses yang memudahkan.
"Salah satu pekerjaan berat adalah setiap rakyat Indonesia harus memiliki rumah. Anggaran pemerintah harus bisa mensubsidi pembangunan rumah," kata Gus Muhaimin seperti dilansir Literasinews.com dari Antara di Jakarta pada Selasa, 18 Januari 2022.
Baca Juga: Kemendagri Tengah Melakukan Uji Coba e-KTP, Siap Beralih Ke Digital
"Kalau itu masih berat karena anggaran terbatas, maka harus ada keringanan pinjaman yang diberikan pemerintah," sambungnya.
Lanjutnya, para pemangku kepentingan seperti dunia perbankan, BUMN Perumnas, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus saling bersinergi.
Hal tersebut guna membantu pengadaan rumah layak huni bagi rakyat kecil.
Ia menyatakan, bahwasanya DPR RI bersedia mendukung penganggarannya tersebut.
"DPR RI siap membantu kebijakan penganggaran untuk pengadaan rumah bagi rakyat," ucapnya.
"DP 0 persen bisa jadi salah satu solusi untuk mengakses perumahan murah tersebut, selain akses pinjaman perbankan yang mudah untuk perumahan," ungkapnya.
Gus Muhaimin juga menyampaikan perbankan dan Kementerian PUPR harus mampu menjalankan rencana pembangunan rumah yang harganya terjangkau.
Ia menerangkan, bahwa salah satu alasan kaum milenial terancam tidak mempunyai rumah dikarenakan wilayah tanah yang terbatas dan penghasilan yang tidak cukup.
"Saya harapkan perbankan, pemerintah, PUPR, bahu membahu memberi kemudahan," ujarnya
Sebelum itu, Mohammad Zainal Fatah selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melanjutkan penanganan backlog perumahan.
Mekanismenya dilakukan dengan penyaluran dana subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
"Penyaluran FLPP sudah 11 tahun, jumlahnya besar, lebih dari Rp75 triliun," ujar Zainal.
"Angka ini bisa dipandang sebagai angka yang besar, tapi kalau dibandingkan backlog yang kita hadapi, angka ini bukan besar," ucapnya dalam Penandatanganan Tripartit Pengalihan Pengelolaan Dana FLPP ke BP Tapera, Jumat, 24 Desember 2021.
Adanya pengalihan pengelolaan dana FLPP dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR ke BP Tapera menandakan pemerintah tidak mengambil jeda.
Hal itu terlihat dari tidak adanya waktu dalam menyediakan kebutuhan perumahan bagi masyarakat.
Ia berharap, BP Tapera mampu memenuhi target untuk pembiayaan 200 ribu unit rumah subsidi di tahun 2022.
"Apa yang telah dijalankan PPDPP dalam mengelola dana FLPP tiba waktunya dijalankan BP Tapera sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan," ucapnya.
"Namun demikian, kita juga menyadari dalam konteks pembangunan perumahan, usaha besar ini bukanlah satu-satunya usaha," ujarnya.***
