Literasi News - Sejumlah tokoh mewakili anak dan cucu pejuang kemerdekaan Indonesia mendeklarasikan organisasi baru yang diberi nama Barisan Anak Pejuang.
Deklarasi Barisan Anak Pejuang tercetus usai sejumlah tokoh anak dan cucu pejuang kemerdekaan Indonesia diantaranya Saharuddin Arsyad, Hikmat Nuristawan, Wawan RF Rahmatullah, Rahmat H Djati, Yusuf Kusuma Anjar, dan Dedy R Widjaja melaksanakan Ziarah di Area Monumen Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata pada Sabtu, 22 Desember 2022 lalu.
Sebagaimana hal ini disampaikan oleh salah satu deklarator Barisan Anak Pejuang, Saharuddin Arsyad dalam rilisnya yang diterima wartawan pada Selasa, 25 Januari 2022.
Baca Juga: Manchester United Sepakati Kepindahan Anthony Martial ke Sevilla dengan Status Pinjaman
"Tanggal 22 Januari 2022 di area Monumen Ziarah Makam pahlawan TMP kalibata para anak pejuang mengeluarkan pemikiran-pemilkiran tentang situasi Negara saat ini dan masa depan bangsa yang diraih oleh para pejuang pendahulu dengan darah dan air mata," kata Saharuddin Arsyad selaku Sekretaris Jenderal Barisan Anak Pejuang.
Atas dasar itu sepakat mendirikan organisasi yang menghimpun kebersamaan para anak dan cucu pejuang kemerdekaan untuk menjaga spirit perjuangan sebagaimana saat Orang tuanya aktif sebagai pejuang, tentara atau aparat negara.
"Dengan bermotto 'Muda Kini ,Tua Nanti, Matipun Tetap Ada untuk Indonesia' organisasi tersebut diberi nama BARISAN ANAK PEJUANG," ujar Arsyad.
Motto selanjutnya yang diusung oleh Barisan Anak Pejuang kata Arsyad adalah Adhitakarya, Mahatvavirya, Nagarabhati.
"Artinya ksatria, pekerja keras, melayani keberanian sebagai pahlawan Bangsa," ucap Arsyad.
Selanjutnya ia menyampaikan pendirian organisasi adalah hal yang biasa, demikian juga oganisasi anak dan cucu pejuang.
Baca Juga: Pertikaian di Sorong Papua, Belasan Orang Meninggal di Tempat Karaoke yang Terbakar
"Akan tetapi jika dilihat dari latar belakang pembentukannya, maka Barisan Anak Pejuang Indonesia ini menjadi agak istimewa karena didasari semangat juang yang tinggi dan dalam mempertahankan NKRI dan budaya Indonesia," tegas Arsyad.
Dalam rilisnya tersebut Asryad menyampaikan butir-butir pemikiran yang disepakati oleh tokoh deklarator Barisan Anak Pejuang, berikut poinnya:
Pertama
Terbukti otoritarianisme dimana pengelolaan negara tidak berbasis pada penghormatan para pendiri Bangsa atas asas kedaulatan rakyat. Oligarkii mendominasi dan mengendalikan politik, ekonomi, hukum, dan lainnya.
Kedua
Terbukti kondisi masyarakat dari sisi ekonomi yang timpang dimana segelintir orang menguasai banyak aset negara dan rakyat. Rakyat susah berhadapan dengan korporat yang senang dan senantiasa bersenang-senang. Jalur bisnis yang menjadi jalan lurus bagi kaum imperialis.
Ketiga
Terbukti Pancasila dan UUD 1945 yang tidak dijalankan dengan utuh sebagaimana mestinya dan menyeluruh, murni dan konsekuen, serta lebih kepada pencitraan dan sloganistik yang bertentangan dengan perilaku dan praktek kehidupannya. Ambivalensi dan penghianatan oleh oleh penyelenggara negara.
Keempat
terbukti nilai-nilai persatuan dan kemanusian yang terdegradasi, sangat rentan perpecahan akibat kepentingan pribadi dan kelompok, serangan masif semburan fitnah. Pelanggaran HAM yang dipertontonkan, Pelanggaran HAM harus dihentikan dan pelanggar HAM harus dihukum dan hukum Harus di tegakkan untuk Indonesia yang berkeadilan
Kelima
Berharap TNI dan Polri harus kembali kepada jati diri sebagai pembela dan pengawal rakyat bukan mengabdi kepada penguasa yang berkuasa sesaat. Menempatkan diri
Sebagai Pertahanan negara serta pengayom masyarakat sesuai dengan fungsinya bukan multi-fungsi yang merambah kemana-mana
Baca Juga: Review Chipset MediaTek Dimensity 9000, Keunggulan yang Luar Biasa untuk Smartphone Impian
"Kami Barisan Anak Pejuang bertekad untuk berjuang 'sampai titik darah penghabisan' dalam rangka mempertahankan cita-cita proklamasi 45 dan menjadikan negara yang gemah ripah loh jinawi serta kebenaran, kejujuran, dan keadilan terlaksana," papar Arsyad.
Terakhir, Arsyad menyampaikan pihaknya mengingatkan seluruh elemen bangsa agar tidak menjual atau menggadaikan kedaulatan negara kepada para penjajah politik, ekonomi, dan budaya.
"Pertahanan dan keamanan negara yang harus selalu dijaga dengan baik," pungkasnya.***