Network
LiterasiNews - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7,3Trilun untuk pengadaan subsidi kuota internet bagi peserta didik maupun tenaga pendidik dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi.
Pengadaan subsidi kuota internet tersebut ditujukan untuk memudahkan proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) antara siswa dengan pengajar, sebagai solusi dari dampak pandemi Covid-19.
Baca Juga: Kuota Internet Gratis Sudah Cair, Berikut Aplikasi dan Situs Yang Dapat Diakses
Meski penyaluran kuota internet gratis itu sudah mulai dijalankan, tetapi masih banyak siswa maupun tenaga pendidik yang belum teralokasikan karena diperkirakan masih banyaknya peserta didik maupun tenaga pendidik yang daerah tinggalnya tidak terjangkau internet, atau diperkirakan tidak mempunyai perangkat seluler, dalam hal ini smartphone atau telepon cerdas.
Baca Juga: Kyai Maman Imanulhaq; Akibat Pandemi Covid-19, Indonesia Menghadapi Kemiskinan Ekstrim
Akibatnya, anggaran sebesar 7,3Triliun itupun belum sepenuhnya teralokasikan. Padahal menurut aturan pemerintah sendiri, rencana alokasi anggaran yang sudah disahkan harus habis digunakan.
Melihat persoalan itu, Plt Kepala Pusdatin Kemnendikbud, M Hasan Chabibie membenarkan, dari sekitar 55juta peserta didik termasuk pendidik yang harus disubsidi kuota, pihaknya baru bisa mensubsidi sekitar 39juta siswa, mahasiswa, guru, dan dosen.
Baca Juga: Fokus Perkuat Literasi, Kemenag Gelar Penguatan Kompetensi Penceramah Agama
"Tapi posisi yang 6juta itu, 70persennya masih terjangkau sinyal BTS (Base Transsceiver Station)," papar Hasan, dalam program 60 Minute with Kemendikbud, pada Chanel YouTube Berita Satu TV, Rabu 30 September 2020.
Artinya, lanjut Hasan, dari sejumlah itu diperkirakan sekitar 3,5juta siswa dan tenaga pendidik masih bisa melangsungkan PJJ karena masih terjangkau sinyal operator seluler.
"Sisanya (sekitar 2,5juta) benar-benar lost area, yang mungkin berada di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar," kata Hasan.
Baca Juga: Bawaslu Kabupaten Cianjur Buka Seleksi Pengawas TPS, Ada yang Minat?
Namun ia menegaskan pihaknya tidak bisa mengalokasikan dengan begitu saja sisa anggaran yang tidak terpakai untuk belanja subsidi kuota internet dari angka 7,3Triliun tersebut ke pengadaan media pembelajaran yang lain.
"Ini harus betul betuk sesuai peruntukkannya, kalau untuk kuota ya harus kuota. Kecuali ada kebijakan dari pimpinan dengan koordinasi dengan Komisi X, karena pentuntukan yang 7,3Triliun itu spesifik," tegas Hasan.
Baca Juga: Waspada, Warga Positif Covid-19 di Indramayu Bertambah 3 Orang, Satu Ibu Rumah Tangga
Menanggapi persoalan gtersebut, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mendorong Kemendikbud untuk melakukan penguatan relaksasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Relaksasi dana BOS menurutnya sebagai jalan keluar dari sisi penganggaran agar siswa yang berada di daerah 3T tetap bisa mengikuti proses belajar dengan beberapa alternatif media pembelajaran seperti modul atau mendapatkan materi PJJ melalui media televisi.
"Karena tidak mudah Kominfo membangun jaringan internet, itu butuh waktu sekitar lima tahun," tegas Huda.
Baca Juga: Menggerakkan Roda Ekonomi, Beginilah Perjuangan Para Patriot Desa di Kabupaten Garut
Huda mendorong pula peran pemerintah daerah baik level provinsi maupun kabupaten untuk bersama-sama mewujudkan pemerataan keadilan pembelajaran di Indonesia, meski dengan kemampuan APBD yang terbatas.
"Perspektif bupati dan gubernur harus aktif dalam mneyelesaikan masalah pendidikan di situasi covid ini, jangan sampai terjadi lost generation. Dan publik harus terus bersuara bahwa darurat pendidikan setara dengan darurat ekonomi," tegas Huda.***
