Network
Literasi News - Perda Pesantren merupakan janji Gubernur Jawa Barat yang digaungkan Ridwan Kamil sejak dia melakukan kampanye bersama Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum dalam Pilgub 2019 lalu.
Perda Pesantren atau Perda Fasilitasi Penyelanggaraan Pesantren disahkan dalam Rapat Paripurna Gubernur Jawa Barat dan DPRD Jabar pada 1 Februri 2021 lalu.
Meskipun sudah dua tahun lebih disahkan, implementasi Perda Pesantren belum dapat dirasakan oleh warga pesantren di Jawa Barat, hal ini terjadi karena tidak jelasnya blueprint atau cetak biru Perda Pesantren dari Pemprov Jabar.
Baca Juga: Nyentrik, PKB Subang Daftarkan 50 Bacaleg Ke KPU Pakai Ojol
Sebagaimana disampaikan Ketua Pansus Perda Pesantren Sidkon Djampi, ia menyebut dua tahun sejak disahkan Perda Pesantren seharusnya sudah memberikan dampak besar untuk kemajuan dunia pesantren.
"Ini terkait dengan program fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan Pesantren ini masih belum jelas itu arahnya akan kemana," kata Sidkon Djampi saat dihubungi wartawan pada Minggu, 14 Mei 2023.
Sidkon mendesak Pemerintah provinsi Jawa Barat agar segera dibenahi, kemana arah fasilitasi penyelenggaraan Pesantren ini.
Karenanya Politisi PKB ini mengusulkan sejumlah program terkait Implementasi Perda Pesantren ini di antaranya, pertama revitalisasi asrama santri dan pembangunan asrama santri .
"Kedua, memfasilitasi perpustakaan digital di pondok pondok pesantren. Saya belum melihat kondisi perencanaan ini ke depan, yang Ketiga Bantuan Operasional Pesantren, yang ini dirumuskan seperti apa arahnya," ujar Sidkon
"Termasuk juga beasiswa santri yang tidak mampu ini juga kami berharap agar terus diperjelas perencanaannya," kata dia.
Program OPOP dan Sadesha Belum Optimal
Selain soal Perda Pesantren, Anggota Komisi I DPRD Jabar ini mengkritisi program unggulan Ridwan Kamil yang sudah berjalan yakni, One Pesantren One Produk (OPOP) dan Satu Desa Satu Hafizh (Sadesha).
"Penguatan OPOP ini harus lebih masif lagi perencanaannya arahnya kemana, juga perlu diperjelas. Intinya bahwa penguatan OPOP berkeadilan dan berkesejahteraan," papar dia.
Adapun program Sadesha menurut Sidkon selama ini berjalan sudah cukup baik. Tapi malah di tahun 2023 program ini terseok-seok
"Padahal di Tahun 2022, saya sudah mengapresiasi sangat baik program ini. Pelaksanaan Sadesha di Tahun 2022, sangat baik. Tetapi malah di 2023 ini gak jelas pelaksanaannya, apalagi pengembangan dan perencanaannya," imbuh dia.
"Saya mendorong pemerintah provinsi Jawa Barat agar Sadesha ini terus dilanjutkan, jangan malah mau dihapus," tegas Sidkon.
Terakhir, ia berharap Pemprov Jabar agar segera merencanakan, menganggarkan dana abadi untuk pendidikan Pesantren.
"Dana abadi untuk fasilitasi pengembangan pondok pesantren di Jawa Barat harus mulai diinisiasi. Kalau ada alasan bahwa 2023 dan 2024 itu tersedot anggaran yang besar untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, Saya berharap di 2025 itu sudah mulai diinisiasi dan dianggarkan. Targetnya, tahun 2026, Jabar punya dana abadi sebesar 2 trilyun," tambah Sidkon.
"Awal 2024 ada penganggaran dana Abadi Pesantren kemudian dilanjutkan di tahun 2025 dan selambat-lambatnya 2026 itu sudah ada dana Abadi pesantren di angka 2 triliun," pungkas dia.***
