Network
Literasi News - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan walaupun kesejahteraan antara PNS dan PPPK hampir setara, tapi tetap banyak perbedaan yang sangat mendasar antara keduanya, sehingga tidak bisa menggantikan satu sama lain.
Apalagi sebelumnya dalam beberapa kali rapat bersama Kemendikbud, Komisi X DPR RI mendukung dan ikut aktif mendorong seleksi satu juta guru PPPK, semangatnya untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer yang sudah lama mengabdi, lebih dari 15 hingga 20 tahun.
Selain itu dalam setiap pembahasan, tidak pernah disampaikan kalau rekrutmen guru melalui jalur CPNS bakal dihapus. Sebab seleksi 1 juta guru PPPK itu diadakan untuk mengakomodir para guru yang tidak nasuk kriteria PNS supaya kesejahteraan guru honorer ada perbaikan.
Baca Juga: Program PKH Bulan Januari 2021 Cair Hari Ini, Ayo Datangi Bank Himbara
Hal itu disampaikan Huda dalam diskusi daring Live Program Lunch Talk bertema “Guru, bukan lagi PNS”, Sabtu, 2 Januari 2020. Dalam diskusi tersebut menghadirkan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dan Ketua Umum PB PGRI Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd.
Mengenai wacana tersebut, Huda menegaskan segera meminta klarifikasi kepada Kemempan RB dan Kemendikbud, terkait beredarnya kabar rekrutmen guru skemanya dirubah, seluruhnya menjadi PPPK dan tidak ada jalur CPNS.
"Awalnya Komisi X menyapakati PPPK itu sebagai upaya mengantisipasi kebutuhan guru di berbagai jenjang sekaligus memperbaiki nasib dan kesejahteraan para guru honorer," ujarnya.
Baca Juga: BST Rp300 Ribu Tahun 2021 Resmi Dibagikan. Begini Cara Daftar dan Cek Penerimanya
Ia mengungkapkan saat ini banyak guru honorer yang sudah mengabdi lama tetapi pendapatnya kurang layak. Oleh karena itu melalui program PPPK ini sebagai upaya akselerasi kesejahteraan guru.
Dengan demikian, lanjut Huda seharusnya jalur CPNS untuk rekrutmen guru tetap diadakan dan senantiasa ditingkatkan kuantitasnya. Kemudian pada waktu bersamaan program PPPK tetap diadakan untuk mengakomodir guru guru yang tidak masuk kriteria PNS.
