Network
Literasi News – Memasuki tahun 2021 ini, perkembangan pandemi Covid-19 di Indonesia yang belum juga menunjukkan penurunan, sangat mepengaruhi rencana pembelajaran tatap muka di sekolah.
Akibatnya, hanya segelintir daerah yang menyatakan siap menerapkan pembelajaran tatap muka tersebut, seperti Kota Padang Sumatera Barat. Terutama di kota-kota besar seperti wilayah Jabodetabek, umumnya belum siap melaksanakan pembelajaran langsung di sekolah tersebut, termasuk di antaranya Kota Depok, Jawa Barat dan Pemprov DKI Jakarta.
Baca Juga: Pasangan Kekasih Ditemukan Luka Parah di Kamar Kontrakan. Laki lakinya Tewas, Perempuanya Kritis
Terkait kondisi itu, sempat terjadi selisih pendapat antara Ketua Komisi X DPRI RI Syaiful Huda dengan Wali Kota Depok Mohammad Idris, dalam dialog “Sapa Indonesia Pagi” Kompas TV, pada Senin 4 Januari 2020 ini.
Syaiful Huda awalnya menjelaskan, tingkat sebaran Covid-19 di Indonesia menurut data WHO masih terbilang berisiko tinggi, yakni 8,8persen, sedangkan tolerasnsinya maksimal di angka 5persen.
Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan pembelajaran tatap muka mulai 1 Januari 2021, tegas Huda, realisasinya tetap kembali pada kesiapan sekolah berdasarkan rekomendasi pemerintah daerah masing-masing.
Baca Juga: Hukum Tertinggi Keselamatan,Kesehatan Siswa,Komisi X Minta Pembelajaran Tatap Muka Dipertimbangkan
Lebih jauh Huda menjelaskan, tingkat kesiapan dari seluruh sekolah di tanah air untuk memulai pembelajaran tatap muka, perbandingannya hanya 7 sampai 15 sekolah saja yang siap dari 100 sekolah.
Sisanya, kata Huda, sekolah tidak siap karena selain tingkat sebaran Covid-19 yang masih tinggi serta belum sanggup memenuhi standar protokol kesehatan lantaran berkaitan dengan ketersediaan anggaran.
Maka ia pun mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah agar porsi tersebut digunakan dengan sangat hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa.
Baca Juga: Hari Ini 4 Januari 2021, Tiga Bansos Mulai Dibagikan. Simak Penjelasannya
“Kalau toh sudah dikeluarkan kebijakan (pembelajaran tatap muka), yang terbaik pilihannya adalah SMA dulu, untuk SD atau SMP nanti bisa bulan Februari atau Maret. Dan tidak harus tiap hari, seminggu cukup sekali atau dua kali,” tutur Huda.
Namun gagasan Huda itu dibantah oleh Wali Kota Depok, Mohammad Idris yang samasekali menolak tahapan pembelajaran tatap muka untuk semua level pendidikan baik SD, SMP, maupun SMA.
Menurutnya, bukan pilihan terbaik jika melihat kondisi penyebaran Covid-19 yang masih tinggi seperti saat ini untuk membuka pembelajaran tatap muka.
Baca Juga: Jadwal Samsat Keliling Kediri Pare Hari Ini, Senin 4 Januari 2021
“Saya mohon maaf Bapak Ketua Komisi X, saya kurang setuju kalau dibedakan antara anak SMA, SD dan SMP. Anak SMA kan ketika mereka dilepas datang dengan kendaraan sendiri, kemudian mereka belajar,” sanggah Idris.
Sementara untuk sekolah tingkat atas, baik SMA maupun SMK, kata Idris, kebijakannya ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dengan begitu ia meminta pula ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar tetap memberikan kebijakan yang sama dengan Pemerintah Kota Depok, di mana seluruh sekolah tingkat SD dan SMP tidak diperkenankan untuk belajar tatap muka.
Baca Juga: Isolasi Mandiri, Gubernur Khofifah Bak Ibu Rumah Tangga Biasa, Nyuci Baju Sendiri tanpa Mesin Cuci
“Makanya kami belum memperkenankan pula untuk sekolah-sekolah SMA,” tegasnya.
Sebagai solusinya, lanjut Idris, Pemkot Depok mengeluarkan kebijakan tetap belajar di rumah (BDR), mengingat masih tingginya penularan Covid-19 yang rata-rata mencapai 250 kasus setiap hari.***
