Network
"Semoga ada kompromi dengan Kementerian Keuangan, Ibu Sri Mulyani," harapnya.
Langkah itu, tegas Huda, siap dijalankan karena banyaknya sekolah yang tidak mampu untuk pengadaan alat-alat protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, toilet yang layak, hansanitizer, masker, dan pengukur suhu.
Baca Juga: Mau Rumah Baru dari Program Bataru? Datangi 13 Kantor Cabang Disdik Ini, Ada Alamat Lengkapnya
"Beberapa sekolah juga menuntut harus ada lab (laboratorium), harus ada rapid dan seterusnya. Maka kita harus hitung skema bantuan yang pendanaannya di luar dana BOS," terang anggota Fraksi PKB ini.
Dikatakan, meski Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah mengeluarkan kebijakan relaksasi dana BOS, tetapi kenyataannya baru 50persen saja sekolah yang sanggup menyiapkan peralatan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19.
Padahal, Kemendikbud sudah mengeluarkan kebijakan sekolah tatap muka mulai Januari 2021 mendatang.
Baca Juga: Jadwal Liga Inggris Pekan ini dan Siaran Langsung di Net TV, Ada Big Match Chelsea vs Tottenham
"Salah satu pesan saya ke Mas Menteri, baru 50persen saja sekolah kita yang sanggup untuk menyiapkan sarana protokol kesehatan di sekolah, sisanya tidak siap," ujar
"Kalau tidak siap, tetap dengann cara PJJ (pembelajaran jarak jauh)" sambungnya.***
