Network
Literasi News - Sekitar 50Persen sekolah di Indonesia yang tidak mampu belanja perlengkapan protokol kesehatan (prokes) untuk menghadapi pembelajaran tatap muka di sekolah mulai Januari 2021 mendatang.
Namun relaksasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) saja tidak cukup untuk belanja pengadaan alat prokes sebagai syarat utama pencegahan penularan Covid-19.
Komisi X DPR RI akan mendorong harus adanya skema di luar kebijakan relaksasi dana BOS untuk membantu sekolah-sekolah yang tak mampu tersebut dalam pengadaan perlengkapan protokol kesehatan.
Baca Juga: Cukup DP Rp8 juta, Guru dan Penyelenggara Pendidikan Bisa Punya Rumah Baru dari Bataru
"Mas Menteri (Mendikbud Nadiem Anwar Makarim) jadi pusing, tapi nanti ada solusinya. Tapi Mas Menteri akan bekerja keras, semoga ada skemanya," kata Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda dalam Workshop Pendidikan Kebijakan Relaksasi Dana BOS dan BOP di Masa Pandemi Covid, di Universal Hotel, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu 28 November 2020.
Salah satu opsi yang akan diusulkan, kata Huda, yakni pengalihan sisa anggaran subsidi kuota internet sebesar 1,3Triliun dari Kemendikbud yang tidak tersalurkan.
"Termasuk merencanakan subsidi kuota yang masih belum tersalurkan, karena kemarin itu sebesar 7,2Triliun yang kita alokasikan untuk subsidi kuota, baru terpakai 6,2Triliun, jadi ada sisa sekitar 1,3Triliun. Dan ini yang akan kami rencanakan untuk skema bantuan sekolah di luar dana BOS," jelas Huda.
Baca Juga: Safari di Sukabumi, Maman Imanulhaq Minta Koalisi Bersih Menangkan Paslon Abu Bakar-Sirojudin
Ia berharap, Kementerian Keuangan mendukung usulan tersebut mengingat pentingnya kegiatan sekolah kembali berjalan normal dengan tetap menjalankan portokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.
