Baca Juga: Oknum Guru Ngaji Ditangkap, Diduga Lakukan Tindak Asusila Terhadap Lima Santriwatinya
Selain itu, dirinnya juga akan minta pemerintah pusat untuk melakukan pembukaan "moratorium parsial".
Melaui moratorium parsial ini pihaknya akan mendorong pemerintah pusat agar segera memprioritaskan daerah-daerah yang cepat dibentuk dan tidak harus secara bersamaan.
Kemudian Ketua Komisi X DPR RI ini menyebutkan selama ini banyak asumsi dari elit atau pejabat yang menyatakan bahwa pemekaran daerah otonomi baru dianggap akan menjadi beban bagi APBN.
"Asumsi ini kita harus tolak, yang benar adalah apabila APBN dialokasikan secara langsung menjadi pembiayaan ke daerah-daerah diseluruh kota dan kabupaten akan lebih bermanfaat."
Terakhir, Syaiful menyampaikan bahwa isu pembentukan daerah otonomi baru kedepanya harus jadi isu yang diperbincangkan oleh publik.**