Network
Literasi News - Terpilih sebagai sebagai Ketua Umum Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi (Forkonas PP-DOB), Syaiful Huda sampaikan strategi perjuangan hingga isu penting pemekaran daerah otonomi baru.
Syaiful Huda menyampaikan perjuangan percepatan pemekaran daerah otonomi baru adalah bagian dari komitmennya sejak 20 tahun lalu saat menjabat Sekretaris Komisi A DPRD Jawa Barat.
"Melalui forum musyawarah nasional ini saya ingin menyampaikan komitmen pribadi saya bahwa perjuangan pembentukan daerah otonomi baru adalah bagian dari kemutlakan sejarah untuk mensejahterakan masyarakat di Indonesia," kata Syaiful Huda," dalam Musyawarah Nasional Forkonas PP-DOB Pertama yang dilaksanakan secara virtual pada Senin, 25 Februari 2021.
Menurutnya, perjuangan ini tidaklah mudah karena terlebih pemerintah pusat melakukan moratorium terkait dengan pembentukan daerah otonomi baru.
"Kita tidak boleh memaknai moratorium ini sebagai jalan buntu pemekaran daerah otonomi baru, tapi kita harus maknai ini adalah bagian dari perjuangan tiada henti untuk pemekaran daerah otonomi baru," sambungnya.
Selanjutnya, Syaiful Huda menyampaikan juga strategi perjuangan yang akan dilakukan melalui dua jalur, yakni bottom up dan top down sesuai dengan UU Nomor 23 tentang Pemerintahan daerah.
"Kita akan berseru dan bergerak berjabatan tangan terus membikin gelombang pergerakan di daerah-daerah untuk terus menyuarakan pembentukan daerah otonomi baru," katanya
Tapi saat bersamaan, Syaiful Huda menambahkan kita akan meminta political will, komitmen yang kuat dari pemerintah pusat untuk bersama sama menggunakan hak politinya melalui pembentukan daerah otonomi baru yang langsung diinisiasi top down melaui pemerintah pusat.
Baca Juga: Oknum Guru Ngaji Ditangkap, Diduga Lakukan Tindak Asusila Terhadap Lima Santriwatinya
Selain itu, dirinnya juga akan minta pemerintah pusat untuk melakukan pembukaan "moratorium parsial".
Melaui moratorium parsial ini pihaknya akan mendorong pemerintah pusat agar segera memprioritaskan daerah-daerah yang cepat dibentuk dan tidak harus secara bersamaan.
Kemudian Ketua Komisi X DPR RI ini menyebutkan selama ini banyak asumsi dari elit atau pejabat yang menyatakan bahwa pemekaran daerah otonomi baru dianggap akan menjadi beban bagi APBN.
"Asumsi ini kita harus tolak, yang benar adalah apabila APBN dialokasikan secara langsung menjadi pembiayaan ke daerah-daerah diseluruh kota dan kabupaten akan lebih bermanfaat."
Terakhir, Syaiful menyampaikan bahwa isu pembentukan daerah otonomi baru kedepanya harus jadi isu yang diperbincangkan oleh publik.**
