Literasi News - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melakukan dialog dengan Forum Rektor Indonesia (FRI). Dalam dialog yang dihadiri 24 rektor universitas negeri dan swasta tersebut membahas substansi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
"Dengan RUU Cipta Kerja kita harapkan adanya perubahan struktur ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja," jelas Menaker Ida dalam dialog yang dilakukan secara virtual berdasarkan keterangan resmi Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Senin 12 Oktober 2020.
Menurutnya ada 7,05 juta pengangguran pada 2019 dan 3,5 juta orang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. "Mari kita gotong royong mengatasi ini semua," kata dia dilansir Kantor Berita Antara.
Baca Juga: Penting, Lima Hal ini Harus Diperhatikan saat Menjalani Isolasi Mandiri di Rumah
Dalam kesempatan tersebut, Ida menjelaskan empat alasan diperlukan UU Cipta Kerja, yaitu perpindahan lapangan kerja ke negara lain dan daya saing pencari kerja Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan negara lain.
Undang-undang yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki urgensi karena penduduk yang tidak atau belum bekerja akan semakin tinggi serta Indonesia terjebak dalam middle income trap.
Ia juga secara rinci memaparkan hal-hal yang selama ini salah dipahami masyarakat tentang UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Bantuan Kuota Belajar Bulan Kedua Disalurkan mulai 22 Oktober 2020
Ketua FRI sekaligus Rektor IPB University Arif Satria menyambut positif dialog dan silaturahim FRI dengan pemerintah.
Dialog itu, menurut Arif, penting untuk memperkuat komunikasi dan silaturahim sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang substansi UU Cipta Kerja.
"Ini kesempatan sangat baik juga bagi para rektor untuk memberi masukan kepada pemerintah, baik tentang substansi maupun aspek hukum UU Cipta Kerja," kata dia.
Baca Juga: Lima Mahasiswa 'Tim Shine' ITT Purwokerto Kembangkan Prototipe Robot Pemadam Kebakaran
Dalam forum itu, Asep Saefuddin yang merupakan anggota Dewan Penasihat FRI sekaligus Rektor Universitas Al Azhar Indonesia, menyampaikan apresiasi atas upaya sosialisasi pemerintah yang cukup masif.
Namun, ia mengatakan untuk hal-hal yang sensitif dalam UU Cipta Kerja diseminasi informasi dirasakan masih kurang.
"Untuk itu, ada baiknya pemerintah memperluas dan mempersering sosialisasi dengan stakeholder seperti Serikat Pekerja, organisasi masyarakat seperti NU dan Muhammadiyah, organisasi mahasiswa seperti BEM, Kelompok Cipayung, dan juga tentunya FRI," kata dia.***