Network
Literasi News - Kebijakan pemerintah menaikan tarif masuk di Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur mulai 1 Agustus 2022 menjadi Rp 3.750.000 menuai protes dari pelaku wisata Labuan Bajo.
Aksi protes pelaku wisata Labuan Bajo ini dilakukan dengan menggelar mogok massal. Akibatnya berbagai layanan jasa dan sarana wisata menjadi terhenti.
Situasi kian menegangkan saat aparat menangkap beberapa pelaku wisata yang melakukan orasi menyuarakan penolakan terhadap kenaikan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo.
Baca Juga: PPKM Diperpanjang, Seluruh Daerah Berstatus Level 1, Masyarakat Diminta Tetap Jaga Prokes
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta pemerintah menunda pemberlakuan kenaikan tarif di Kawasan Taman Nasional Komodo itu. Menurutnya hal tersebut perlu dilakukan agar tidak merugikan para pelaku wisata disana.
“Keputusan menaikan tarif tiket Taman Nasional Komodo hingga Rp3.750.000 harus ditunda agar tidak merugikan masyarakat Labuan Bajo yang menjadi pelaku wisata. Kami memahami tujuan pemerintah menjadikan Kawasan ini sebagai destinasi wisata super prioritas. Tetapi apalah gunanya kebijakan tersebut jika malah merugikan masyarakat,” kata Syaiful Huda dalam keterangan resminya Selasa, 2 Agustus 2022.
Politisi PKB mengatakan konsep destinasi wisata super prioritas yang digaungkan pemerintah memang ditujukan untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata kelas dunia.
Huda menilai dengan kebijakan ini akan ada perbaikan di level infrastruktur, kualitas jaringan telekomunikasi, produk ekonomi kreatif, hingga kualitas sumber daya manusia di lima kawasan destinasi wisata super prioritas yakni Borobudur, Likupang, Mandalika, Danau Toba, dan Labuan Bajo.
“Tetapi anehnya kabar yang muncul ke permukaan malah kegaduhan masalah tarif masuk. Kenapa bukan persoalan progres pembangunan, termasuk model pengakomodasian kepentingan warga yang selama ini menjadi pelaku wisata di kawasan tersebut,” tanyanya.
Huda mendorong pemerintah agar memperbaiki komunikasi terkait berbagai rumor yang menyertai pembangunan lima destinasi wisata super prioritas.
Termasuknya informasi mengenai masuknya perusahaan-perusahaan besar di Taman Nasional Komodo yang nantinya memonopoli layanan penyediaan jasa wisata alam maupun penyediaan jasa sarana wisata.
“Berdasarkan informasi yang disampaikan kepada kami ada setidaknya empat perusahaan besar yang secara esklusif mengelola bisnis layanan jasa maupun sarana wisata di Taman Nasional Komodo. Kalau benar demikian pasti warga yang menjadi pelaku wisata akan tersingkirkan karena harus melawan kekuatan modal yang begitu besar,” katanya.
Pengembangan Kawasan destinasi super prioritas, lanjut Huda, sama sekali tidak boleh meminggirkan peran warga lokal. Kalau memang model pengembangan kawasan tersebut harus melibatkan pihak ketiga, maka harus jelas skema pelibatan pelaku wisata lokal.
“Jangan sampai warga lokal hanya menjadi penonton saat muncul konsep pengembangan destinasi wisata super prioritas di wilayah mereka,” paparnya.
Huda pun meminta agar pemerintah dan aparat keamanan mengedepankan dialog dalam menyikapi protes pelaku wisata di Labuan Bajo yang mengelar aksi mogok. Dia pun mendesak agar mereka yang ditangkap dan ditahan segera dibebaskan.
“Sekali lagi tujuan pengembangan destinasi super prioritas juga untuk kepentingan warga lokal. Kalau mereka punya aspirasi harusnya hal itu didengar dan diakomodasi. Jangan malah menggunakan langkah represif untuk membungkam mereka,” pungkasnya.***
