Network
Literasi News - Indonesia harus mewaspadai 3 potensi krisis yang akan terjadi pada Tahun 2023, terutama di negara yang tidak memiliki fondasi kuat, yaitu krisis pangan, energi, hingga keuangan.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers seusai Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah TA 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis 1 Desember 2022.
"Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan berbagai risiko tersebut," ucap Menkeu Sri Mulyani.
Menurut Menkeu, kewaspadaan dapat dilakukan melalui penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dirancang sebagai instrumen untuk menjaga optimisme dan meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan risiko global.
Sri Mulyani menuturkan APBN sendiri sudah bekerja luar biasa keras selama tiga tahun yaitu 2020 sampai 2022 untuk menangani COVID-19.
Baca Juga: Presiden Jokowi Ingatkan Kepala Daerah, Dana APBD yang Mengendap di Perbankan Mencapai Rp278 Triliun
Meski demikian, pelaksanaan APBN telah terbukti mampu melindungi masyarakat dan perekonomian sehingga saat ini adalah momentum untuk kembali menyehatkan APBN.
Di sisi lain, risiko dari perekonomian serta APBN telah bergeser dari pandemi ke risiko global terutama dengan kenaikan barang-barang yang berhubungan dengan pangan dan energi.
Kenaikan harga komoditas itu menyebabkan inflasi global melonjak tinggi dan kemudian menimbulkan respon kebijakan dalam bentuk pengetatan moneter serta kenaikan suku bunga.
