Literasi News - Kelanjutan BLT BPJS Termin 3 tahap 1 tahun 2021 atau BSU bagi pekerja/buruh saat ini tengah dibahas Kementerian Ketenagakerjaan dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan kebijakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja/buruh termin 3 di tahun 2021 masih dalam tahap diskusi pembahasan di tingkat Komite PEN. Menaker mengungkapkan kesiapannya mendukung program BSU bila dilanjutkan tahun depan.
Hal itu dikatakan Menaker menjawab kabar yang beredar bahwa BLT BPJS Ketenagakerjaan atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja/buruh termin 3 akan cair pada tahun 2021. Demikian dilansir Literasinews dari laman resmi Kemenaker.
Baca Juga: Begini Cara Cek BLT BSU, Kemenaker klaim 89 Persen Karyawan Telah Terima BLT BSU
"Kemnaker tentunya siap mendukung program yang sangat baik tersebut kembali muncul tahun depan. Kita persiapkan desain kebijakannya bersama-sama," ujarnya.
Menurut menaker untuk kelanjutan BSU di tahun 2021, pihaknya masih akan mendiskusikannya dengan KPC PEN. "Kebijakan BSU di tahun 2021, saat ini masih dalam tahap diskusi pembahasan di tingkat Komite PEN," ujarnya.
Menurut menaker, bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah (BSU) merupakan salah satu upaya pemerintah memulihkan perekonomian nasional serta mengeluarkan Indonesia dari jurang resesi yang lebih dalam akibat pandemi Covid-19.
Baca Juga: Begini Upaya Kemenaker Lindungi PMI di Masa Pandemi
Menaker Ida berharap, dengan adanya bantuan subsidi gaji/upah maupun keseluruhan program pemulihan ekonomi yang masih berlangsung hingga saat ini, dapat mendorong roda pertumbuhan ekonomi di kuartal IV 2020, keluar dari zona resesi.
Lebih lanjut, Menaker menjelaskan, sebelum melanjutkan penyaluran pada termin kedua yang telah berlangsung sejak pertengahan November 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan rekomendasi kepada Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memadankan data penerima dengan dibantu oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Selain pemadanan dengan data pajak tadi, pihaknya juga melakukan monitoring serta evaluasi untuk memastikan agar penyaluran tepat sasaran.
Baca Juga: Cek Dapat BLT PKH 2020 dan 2021 di dtks.kemensos.go.id, BST Rp 300 Kemensos Begini Daftarnya
"Berdasarkan rekomendasi KPK, kami bersama BPJS Ketenagakerjaan berkoodinasi dengan Ditjen Pajak untuk melakukan pemadanan data. Upaya ini dilakukan semata-mata untuk meyakinkan agar BSU ini tepat sasaran," katanya.
Dikatakannya, setelah pemadanan dilakukan, termin kedua dapat terus dilanjutkan dan prosesnya masih berlangsung hingga saat ini. "Mohon bersabar karena jangka waktu penyaluran hingga akhir Desember," lanjut Menaker.
Untuk memastikan program berjalan dengan transparan dan akuntabel, lanjutnya, Kemnaker telah meminta pendampingan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta KPK.
Baca Juga: BLT BPJS atau BSU Termin 3 bagi pekerja/buruh Bakal Cair tahun 2021?, Ini Jawaban Menaker
"Kami diaudit oleh BPK dan BPKP, kami dimonitor oleh KPK. Kami pastikan tidak ada dana yang mengendap di Kemnaker. Kalaupun masih ada dana retur seluruhnya harus dikembalikan ke Kas Negara," tegas dia.***