Network
Baca Juga: Ridwan Kamil Terima Bantuan Covid-19, di antaranya dari Forum Guru Honorer untuk Bantu PJJ
Pada Senin, 21 September lalu, Presiden Jokowi melalui Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota akan tetap dilaksanakan meski pandemi virus corona (Covid-19) belum berakhir. Alasannya, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih, dan hak memilih.
Seperti diberitakan LiterasiNews sebelumnya, PBNU mengusulkan kepada KPU, pemerintah, dan DPR RI untuk menunda jadwal pencoblosan calon kepala daerah tersebut hingga tahap darurat wabah Covid-19 terlewati.
Baca Juga: Pemkot Segera Revisi Aturan Supaya Persib Bisa Bertanding
“Pelaksanaan pilkada, sungguhpun dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapnnya,” kata Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj dalam keterangan resminya, Minggu 20 September 2020.
Menurutnya, meski penundaan jadwal pilkada akan berisiko pada penganggaran, tetapi pemerintah selayaknya lebih memprioritaskan penanganan krisis kesehatan dengan berupaya keras memutrus mata rantai penularan Covid-19.
“NU berpendapat bahwa melindungi kelangsungan hidup dengan protokol kesehatan sama pentingnya dengan menjaga kelangsungan ekonomi masyarakat,” tegas Said Aqil.
Baca Juga: Ini Nomor Urut Empat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pilkada Cianjur 2020
Pasalnya, momentum pesta demokrasi dapat dipastikan selalu dibarengi dengan mobilisasi massa meski dilakukan pengetatan regulasi dalam hal pengerahan massa. Hal itu dapat dibuktikan dalam pendaftaran pasangan bakal calon yang mengundang konsentrasi massa, yang rawan menjadi klaster penularan.
“Fakta bahwa sejumlah penyelenggara pemilu, baik tingkat pusat maupun daerah serta para calon kontestan pilkada di sejumlah daerah, positif terjangkit Covid-19,” pungkasnya.***
