Masalah Internal Partai, Mahfud MD Sebut KLB Partai Demokrat Bukan Masalah Hukum

Literasi News - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jum'at, 5 Februari 2021 menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum.

Hal tersebut di respons Ketua Umum Patrtai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ia bahkan meminta pada pihak pemerintah untuk menghentikan pelaksanaan KLB tersebut karena menurutnya inkonsistusional.

"Atas dasar itu semua, Partai Demokrat memohon agar Menko Polhukam, Kapolri, dan Menkumham mencegah serta menghentikan penyelenggaraan KLB yang ilegal dan inkonstitusional karena melanggar AD/ART Partai Demokrat yang sah," kata AHY, Jum'at, 5 Februari 2021.

Menanggapi pernyataan AHY itu, Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan pihaknya tidak bisa melarang kegiatan yang mengatasknamakan Partai Demokrat termasuk kegiatan KLB.

"Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deli Serdang," tulis Mahfud MD dalam akun Twitternya, dikutip Literasinews.com pada Sabtu, 5 Maret 2021.

Sebagaimana dikutip dari Antara, Mahfud MD menjelaskan sikap yang diambil oleh pemerintah saat ini akan sama dengan sikap yang dilakukan oleh Susilo Bambanng Yudhoyono (SBY) saat menjabat presiden yang membiarkan dualisme dalam kasus PKB Gus Dur dan PKB Cak Imin.