LiterasiNews - DPW Partai Kebanggkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat telah melakukan kontrak politik dengan enam pasangan calon bupati-wakil bupati dan satu pasangan calon wali kota-wakil wali kota, yang diusungnya pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.
Dari sejumlah permasalahan, guru ngaji, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil menjadi sorotan PKB Jabar.
Ketua DPW PKB Jabar, Syaiful Huda mengatakan, tiga kelompok masyarakat tersebut menjadi poin penting dalam kontrak politik dengan para calon kepala daerah yang diusung partainya.
Ia menegaskan, politik uang dalam masa kampanye benar-benar dijauhi oleh PKB Jabar, karena selain melawan aturan pemilu, juga merupakan pendidikan politik paling buruk bagi masyarakat.
Oleh karena itu, sejak jauh-jauh hari PKB Jabar sudah merencanakan janji politik yang bersih bagi masyarakat pemilih dengan meluncurkan kartu Peduli Umat Melayani Rakyat (PUMR).
Ada tiga jenis kartu PUMR yang siap dibagikan ke masyarakat di delapan daerah Pilkada, yaitu Kartu Tani-Nelayan, Kartu Wirausaha, dan Kartu Guru Ngaji.
"Kami wajibkan semua kader yang maju untuk mengusung tiga kartu ini sebgai komitmen kepemimpinan mereka, di mana dalam mendesain APBD itu yang diprioritaskan adalah tiga segmen masyarakat ini," ujar Huda, di sela Launching Kartu PUMR, di Hotel Aston Bandung, Senin 28 September 2020.
Ketiga segmen tersebut, lanjut Huda, merupakan representasi masyarakat yang sesungguhnya di daerah.
"Kartu ini sesungguhnya disiapkan bagi mereka untuk semacam suntikan modal, supaya usahanya bisa maju," tegas Huda.
Guru ngaji menjadi sasaran utama untuk dibantu kesejahteraannya karena menyangkut soal sarana prasarana pendidikan keagamaan yang kebanyakan masih memprihatinkan. Juga honorarium guru ngaji yang tidak menentu, bahkan kebanyakan mengajar dengan keikhlasan sepenuhnya tanpa honor.
"Guru ngaji selama ini relatif terabaikan, gak ada alokasi anggaran untuk mereka. Dengan kartu PUMR, mereka akan mendapatkan insentif dari APBD daerahnya. Semua itu perlu dukungan dari pemerintah," tegasnya.
Juga petani yang kerap mengalami kesulitan dalam memperoleh pupuk atau bibit berkualitas baik, di samping lahan pertanian yang semakin berkurang.
Masalah nelayan, selalu dihadapkan dengan mahalnya harga bahan bakar dan kesulitan biaya perawatan perahu.
Untuk sektor usaha kecil, wirausahawan kerap sulit mengembangkan usahanya karena keterbatasan modal, rendahnya daya jual, sulit dalam mendapatkan pelatihan pemasaran digital dan ijin usaha.
"Kartu PUMR ini untuk mempermudah itu semua," jelas Huda.
Dari kontrak politik yang sudah dilakukan, para calon kepala daerah ada yang menyanggupi alokasi anggaran per satu kartu sebesar Rp100Miliar pertahun, tapi ada pula yang sanggup perkartu itu dialokasikan Rp 50Miliar.
"Bergantung pada kemampuan APBD masing-masing," katanya.
Acara launcing Kartu PUMR tersebut dihadiri oleh sejumlah calon kepala daerah. Adapun pasangan calon kepala daerah yang diusung dan didukung PKB Jabar adalah:
1. Dadang Supriatna - Sahrul Gunawan (Kabupaten Bandung)
2. Lefi Ali Firmasyah - Gilar Budi Raharja (Kabupaten Cianjur)
3. Adang Hadari - Supratman (Kabupaten Pangandaran)
4. Ahmad Jamaksari - Yunsi Rinjani (Kabupaten Karawang)
5. Pradi Supriatna - Afifah Alia (Kota Depok)
6. Iwan Saputra - Iip Miptahul Paoz (Kabupaten Tasikmalaya)
7. Abu Bakar Sidik - Sirojudin (Kabupaten Sukabumi)
8. Muhammad Solihin - Ratnawati (Kabupaten Indramayu)***