Network
Literasi News - Sebanyak 23 Kampus di Jawa Barat melakukan diskusi dan Konsolidasi pada hari Selasa, 13 Desember 2022 kemarin di Kampus Universitas Pasundan Kota Bandung .
Koordinator BEM Sejabar Alby Riza menyebut konsolidasi ini membahas seputar isu KUHP, Independensi Presiden Dalam Pemilu dan Pemilihan PJ Kepala Daerah oleh Pemerintah.
"Baru-baru ini adalah menyoal disahkannya KUHP. Pada proses pengesahan KUHP yang juga tergesa-gesa ini tentu menjadi pertanda atas akan dimulainya satu era baru yang otoriter dan totaliter di Indonesia," kata Alby selaku Koordinator BEM Se Jawa Barat dalam rilisnya.
Baca Juga: Libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Menhub: Tidak Ada Pembatasan Mobilitas Masyarakat
Ia melanjutkan, mengingat apa yang tertuang dalam isi KUHP, nyatanya amat kental dengan muatan-muatan yang mempersempit ruang demokrasi, ruang kebebasan sipil, melegitimasi praktik represi, membungkan gerakan rakyat, dan lain sebagainya.
Singkatnya, Menurut Ketua BEM UNIKOM ini negara akan berlindung dibalik hukum untuk menjalankan agenda tentang upaya penertiban dan pendudukan terhadap siapapun yang berbeda pendapat dan berbeda pandangan dengan kepentingan kekuasaan.
Dalam kasus yang lain rezim Jokowi-MA kembali mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi atau menjalankan praktik penyalahgunaan kekuasan, yaitu mengenai pemilihan Penjabat (PJ) Kepala Daerah. UU Pilkada memungkinkan pemerintah mengangkat kepala daerah sementara dari kelompok ASN. Penjabat gubernur dipilih oleh presiden, sedangkan penjabat bupati/walikota dipilih oleh menteridalam negeri.
Baca Juga: Gol Messi dan Alvarez Pupuskan Mimpi Kroasia, Argentina Maju ke Final Piala Dunia 2022 Qatar
"Dari perspektif ini, sangat mengkhawatirkan akan adanya pemilu pemilihan PJ yang tidak transparan dan tanpa partisipatif sehingga dapat dimanfaatkan oleh beberapa elemen politik untuk kepentingan politiknya," ujarnya.
Maka lanjut Alby dapat kami simpulkan bahwa seiring dengan mulai mati nya demokrasi, Indonesia sedang menjelma totalitarian yang otoriter, hal ini tentu merupakan sebuah ancaman bagi iklim demokrasi dan kehidupan hukum di Indonesia.
