Network
Literasi News - Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022.
Rapat Paripurna tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, Jl. Diponegoro, Bandung, Kamis, (22/09/2022).
Dadan Hidayatulloh dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan beberapa pandangan umum, seperti mendorong Pemprov meningkatkan komunikasi dengan pemerintah pusat terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang hingga kini masih menjadi polemik.
Baca Juga: Ketua PKB Karawang Dukung Polres Usut Tuntas Dugaan Penganiayaan Terhadap 2 Wartawan
"Terkait P3K dan honorer yang sudah menjadi isu Jabar dan Nasional, kami menyarankan agar Pemprov Jabar lebih intens dan persuasif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat dalam kerangka skema kemungkinan-kemungkinan opsi penambahan DAU dari pusat ke pemerintah daerah khusus untuk hal tersebut, agar masalah P3K dan honorer cepat terselesaikan, tidak tertunda berlarut-larut dan makin kusut," ungkapnya.
Selain itu, Dadan juga menyampaikan terkait stunting di Jabar yang semakin meningkat agar ditangani serius oleh Pemprov Jabar.
"Terkait stunting yang semakin meningkat, kami mendorong agar skema penanganannya dilakukan lebih serius oleh Pemprov Jabar, dengan di cerminkan melalui porsi anggaran yang khusus di alokasi untuk penanganan stunting pada dinas kesehatan yang porsinya di tambah," tuturnya.
Dalam rapat pandangan umum, Dadan juga menyampaikan terkait perda fasilitas pondok pesantren Jawa Barat dan Pergub tentang fasilitas Pesantren Jawa Barat yang telah terbit.
"Seperti di ketahui bersama bahwa perda fasilitasi pondok pesantren jawa barat dan pergub tentang fasilitasi pesantren jawa barat telah terbit, namun dalam implementasinya belum cukup menggembirakan bagi pondok pesantren di jawa barat.
