Network
"DP 0 persen bisa jadi salah satu solusi untuk mengakses perumahan murah tersebut, selain akses pinjaman perbankan yang mudah untuk perumahan," ungkapnya.
Gus Muhaimin juga menyampaikan perbankan dan Kementerian PUPR harus mampu menjalankan rencana pembangunan rumah yang harganya terjangkau.
Ia menerangkan, bahwa salah satu alasan kaum milenial terancam tidak mempunyai rumah dikarenakan wilayah tanah yang terbatas dan penghasilan yang tidak cukup.
"Saya harapkan perbankan, pemerintah, PUPR, bahu membahu memberi kemudahan," ujarnya
Sebelum itu, Mohammad Zainal Fatah selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melanjutkan penanganan backlog perumahan.
Mekanismenya dilakukan dengan penyaluran dana subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
"Penyaluran FLPP sudah 11 tahun, jumlahnya besar, lebih dari Rp75 triliun," ujar Zainal.
"Angka ini bisa dipandang sebagai angka yang besar, tapi kalau dibandingkan backlog yang kita hadapi, angka ini bukan besar," ucapnya dalam Penandatanganan Tripartit Pengalihan Pengelolaan Dana FLPP ke BP Tapera, Jumat, 24 Desember 2021.
Adanya pengalihan pengelolaan dana FLPP dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR ke BP Tapera menandakan pemerintah tidak mengambil jeda.
Hal itu terlihat dari tidak adanya waktu dalam menyediakan kebutuhan perumahan bagi masyarakat.
