Network
Literasi News - Akhir-akhir ini wacana pembubaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88 Anti Teror kembali dihembuskan.
Bahkan ada pejabat publik dan tokoh masyarakat menganggap keberadaan Densus 88 sudah tidak relevan dan menjadi alat pemecah belah rakyat.
Dan tidak sedikit dari mereka menilai isu terorisme dan radikalisme sudah menjadi komoditas bisnis dan politik.
"Kami, (BNPT) tidak anti kritik, dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang" tutur Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol Ahmad Nurwahid dalam rilisnya, Jumat, 8 Oktober 2021.
Baca Juga: Cek Kelolosan Seleksi Kompetensi Tahap 1 Guru PPPK 2021 di gurupppk.kemdikbud.go.id/hasil_tahap_1
"Justru kami senang jika ada masukan yang bagus untuk evaluasi dan perbaikan ke depan," lanjut eks Kabagbanops Densus 88 Anti Teror alumni Akpol 1989 itu.
Nurwahid mengatakan bahwa BNPT maupun Densus 88 Anti Teror merupakan lembaga pemerintah yang diberi amanah UU untuk melakukan penanggulangan radikalisme dan terorisme secara holistik.
Penanggulangannya, lanjut Nurwahid, melalui pendekatan soft di hulunya yaitu pencegahan yang dilakukan oleh BNPT dan pendekatan hard di hilirnya melalui penindakan atau Law enforcement oleh Densus 88 AT sesuai UU Nomor 5 tahun 2018.
