Network
Literasi News – Keputusan pemerintah mengundurkan jadwal pembukaan rekruitmen Aparatus Sipil Negara (ASN) tahun 2021 disayangkan banyak kalangan. Kendati demikian momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperbaiki pola rekruitmen ASN seperti pengarus utamaan pengangkatan guru sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Kami mendesak agar ada perbaikan pola rekruitmen ASN di mana harus ada slot jalur PNS untuk guru serta memenuhi kuota peserta seleksi satu juta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang kemarin masih terisi di angka 500 ribuan,” ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, Minggu (30/5/2021).
Huda menjelaskan dalam rekruitmen ASN 2021, ada beberapa kebijakan yang tidak pro-guru. Pertama baru pertamakalinya dalam sejarah rekruitmen ASN guru tidak diperbolehkan untuk ikut seleksi jalur CPNS. Semua guru diarahkan untuk mengikuti seleksi menjadi PPPK.
Kedua polemik pembiayaan satu juta guru honorer menjadi PPPK antara pemerintah pusat dan daerah yang belum tuntas. Akibatnya pemerintah daerah ragu-ragu dalam mengajukan formasi guru honorer.
Baca Juga: Cianjur Urutan Ketiga Peredaran Narkoba Tertinggi di Jawa Barat, Setelah Sukabumi dan Bogor
“Dari satu juta slot yang harusnya diusulkan, pemerintah daerah hanya mengajukan sekitar 513.000 guru honorer. Akibatnya banyak guru honorer yang tidak bisa diangkat sebagai ASN padahal kesempatannya ada,” katanya.
Huda menyoroti tidak adanya slot CPNS untuk guru di tahun 2021. Menurutnya alasan pemerintah jika slot CPNS untuk guru tidak ada karena ada seleksi satu juta guru honorer menjadi PPPK tidak bisa diterima. “Seleksi satu juta guru honorer menjadi PPPK merupakan langkah darurat untuk mempercepat guru honorer yang telah lama mengabdi tanpa ada kejelasan status. Hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk meniadakan slot CPNS bagi para guru,” tukasnya.
Politisi PKB tersebut menegaskan jika para guru lebih layak diprioritaskan sebagai CPNS dibandingkan dengan pegawai kementerian/lembaga (K/L). Menurutnya profesi guru mempunyai beban berat dibandingkan pegawai pemerintah di tingkat K/L sekalipun.
