Network
Literasi News - Usulan perubahan istilah PPKM Mikro menjadi lockdown yang diusulkan Profesor Zubairi Djoerban mendapat kritikan tajam.
Kritik mengenai perubahaan Istilah PPKM Mikro jadi lockdown yang diusulkan Zubairi Djoerban itu disampaikan ahli wabah UI Pandu Riono.
Menurut Pandu Riono mengganti istilah seperti yang disampaikan Zubairi Djoerban bukanlah solusi.
Dia meminta agar jangan berasumsi bahwa dengan menggunakan istilah yang populer seperti lockdown tujuan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia bisa tercapai.
Baca Juga: Lima Daerah di Jabar Siaga 1 Covid-19, Ridwan Kamil: Kabupaten Bandung dan Bandung Barat Zona Merah
Kritik ini disampaikan Pandu Riono dalam balasan Cuitannya terhadap postingan Zubairi Djoerban di Twitter pada Selasa, 15 Juni 2021.
"Ganti istilah bukan solusi, juga jangan berasumsi kalau pakai istilah populer spt Lockdown tujuan penanganan Pandemi tercapai," tulis Pandu Riono dikutip LiterasiNews.com dari akun @drpriono1.
Pandu menghimbau agar lebih fokus pada peningkatan peran masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan 5M.
Baca Juga: Bandung Raya Siaga I Covid-19, Gus Muhaimin Tunda Kunjungan
"Tetap fokus pada tingkatkan peran-serta penduduk untuk 5M, perkuat Tes-Lacak-Isolasi dan tingkatkan cakupan vaksinasi pada penduduk. @BudiGSadikin," paparnya.
Sebelumnya Ketua Satgas PB IDI Profesor Zubairi Djoerban mengusulkan perlunya mengganti istilah PPKM Mikro dengan Istilah lockdown.
Alasan utama usulan yang disampaikan oleh Profesor Zubairi Djoerban itu terkait dengan lonjakan kasus Covid-19 saat ini di tanah air.
"Didasari melonjaknya kasus Covid-19 dan rawat inap, saya merasa Indonesia butuh istilah baru sebagai ganti PPKM Mikro," tulis Zubairi Djoerban di Twitter-nya.
Baca Juga: Masuk Zona Merah, Ridwan Kamil Larang Wisatawan Kunjungi Bandung Raya Selama 7 Hari
Menurut Zubairi Djoerban rekomendasi istilah lockdown ini supaya bisa mempertegas proses monitoring kasus Covid-19.
Dan juga proses monitoring Covid-19 ini lebih serius lagi daripada monitoring sebelumnya.
Kendati istilahnya diganti dengan lockdown namun menurut Zubairi Djoerban konten kebijakannya tetap sama dengan PPKM.
"Saya rekomendasikan kata lockdown saja agar monitoringnya lebih tegas dan lebih serius—meski isi konten kebijakannya tidak jauh beda dengan PPKM. Terima kasih," tambahnya.***
