Literasi News - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan fokus pada 3 hal yang menjadi masalah ibu kota.
Seperti diketahui, hari ini, Senin 17 Oktober 2022, Menteri Dalam negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta. Hal itu sehubungan dengan telah habis masa jabatan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Anies Baswedan.
Seusai dilantik, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan bahwa pihaknya akan fokus dalam menyelesaikan tiga masalah utama di ibu kota, yaitu mengatasi banjir, menata kota dan mengurai kemacetan.
"Beberapa waktu yang lalu saya sudah disampaikan arahan Bapak Presiden, ada tiga. Tiga itu kerjanya sudah luar biasa, jadi harus kerja dan kerja turunan dari penanganan banjir, turunan dari tata ruang dan tentunya bagaimana mengurai kemacetan," kata Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Baca Juga: Waspada Banjir dan Longsor di Sebagian Wilayah Indonesia, Berikut Peringatan BMKG
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dilantik Mendagri berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 100/P Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta Masa Jabatan 2017-2022 dan Pengangkatan Penjabat Gubernur DKI Jakarta yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 14 Oktober 2022.
Heru Budi Hartono sebelumnya menjabat Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) sejak 2017.
"Program-program yang dirasakan oleh masyarakat langsung tentunya akan kita agendakan di dalam pembahasan APBD 2023 yang mungkin dalam waktu dekat akan kita bahas," tuturnya.
Heru Budi Hartono akan langsung bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk meminta saran dan koordinasi mengenai apa yang dapat pemerintah DKI Jakarta lakukan bersama-sama dengan Kementerian PUPR untuk mengatasi banjir.
"Kalau banjir kan ada tiga, banjir rob, banjir hujan yang memang masuk ke area Jakarta dan banjir kiriman. Nanti sore saya akan bertemu dengan Pak Menteri PUPR terkait dengan banjir kiriman yang memang harus terbebankan di DKI. Jadi ada pembangunan waduk, sodetan, dan lainnya," ujarnya.
Dalam APBN 2023, menurut Heru, akan dimasukkan anggaran terkait penanganan air rob seperti pembangunan "break water", pembangunan turap dan beberapa waduk di sekitar Jakarta Utara atau Jakarta Barat.
"Nah bagaimana dengan (banjir) yang ada di Jakarta sendiri? Tentunya yang 'short time' ini, sangat mendesak 1-2 bulan ini ada dua hal. Pertama adalah saya harus mengecek seluruh pompa-pompa, rumah pompa, waduk berfungsi dengan baik," katanya.
Heru juga berencana untuk mengajukan anggaran pengerukan saluran-saluran.
"Bagaimana yang jangka panjang untuk DKI Jakarta? Tadi ada pembangunan beberapa waduk, situ-situ, termasuk juga pemulihan pompa, termasuk juga revitalisasi kali. Nah itu yang memang program DKI Jakarta dan banyak lagi lainnya," ucapnya.***