Network
Kemudian di tahun 2021, menurut Dadang, pemerintah pusat melalui Kementerian dan Kebudayaan (Kemdikbud) memberikan angin segar bahwa tahun 2022 akan diangkat 1 juta guru P3K. Akan tetapi, sampai hari ini kebijakan itu pun belum terlaksana secara maksimal.
"Bahkan ada guru yang sudah lulus seleksi P3K, tapi belum diangkat dan terima SK," ucapnya.
Selanjutnya tahun 2022, tambah Dadang, pemerintah pusat kembali menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Guru P3K.
Baca Juga: Seleksi Guru ASN P3K, Kemendikbudristek Dorong Pemda Agar Ajukan Formasi Secara Optimal
Dia menilai jika merujuk Undang-Undang dan Permenpan RB tersebut, maka tahun 2023 tak ada lagi guru berstatus honorer, artinya mereka berpotensi diangkat menjadi P3K atau PNS.
"Kita tunggu saja, pemerintah pasti punya niat baik bahwa 2023 tak ada lagi guru honor. Semua guru honorer sekarang diangkat jadi ASN, minimal P3K," ungkapnya.
Dadang menyampaikan pengelolaan pendidikan harus dilakukan dengan langkah dan tata kelola yang benar. Menurutnya Kemendikbud, Kemenpan RB, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mesti satu suara dalam menyikapi rencana pengangkatan 1 juta guru P3K tahun ini.
"Ketika Kemendikbud usulkan pengangkatan guru P3K, tentu Kemenkeu harus mengalokasikan anggaran. Karena gaji guru P3K bersumber dari APBN melalui Dana Alokasi Umum ke pemerintah daerah," ucapnya.
Dia turut menanggapi wacana pemerintah menghapus tenaga guru honor pada akhir tahun 2023. Menurutnya ketika guru honor dihapus, maka siapa yang akan mengajar anak-anak generasi penerus bangsa ke depan.
Bahkan ada sekolah di pulau terluar Indonesia, khususnya di Provinsi Kepri, hanya kepala sekolah yang berstatus PNS, sementara gurunya semua tenaga honorer.
