Network
Literasi News – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda secepatnya akan meminta penjelasan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait wacana pemerintah yang tidak akan lagi mengangkat guru sebagai PNS, melainkan hanya memberi kesempatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Huda menegaskan, Komisi X yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan menolak dengan wacana tersebut karena bisa mengancam minat generasi muda untuk mendedikasikan diri di bidang pendidikan.
Baca Juga: Ini Daftar Iuran BPJS Kesehatan yang Berlaku Mulai 1 Januari 2021
“Prinsipnya kami menolak adanya isu guru bukan PNS, dan mendorong untuk tabayun ke berbagai stake holder pendidikan. Komisi X sesegera mungkin komunikasi dengan Kemenpan RB dan Kemendikbud untuk menanggapi isu ini,” tegas Huda, dalam channel YouTube Berita Satu TV, Program Lunch Talk: “Guru Bukan Lagi PNS”, Sabtu, 2 Januari 2021.
Huda berharap, isu tersebut masih dalam tataran wacana, jangan sampaiu sudah menjadi keputusan pemerintah.
Sekalipun masih pada tataran wacana di pemerintah, ia berharap untuk segera dicabut karena isu tersebut tidak relevan dengan semangat revolusi pendidikan di Indonesia.
Baca Juga: Awal 2021 Pemprov DKI Jakarta Menolak Belajar Tatap Muka. Ini Sebabnya
“Saya harap ini masih level wacana, bukan pada level keputusan, karena hal ini akan menjadi kontradiktif pada harapan anak muda yang akan mengabdi di jalur guru,” tegas Huda.
Desakan yang sama disampaikan Unifah Rosyidi, Ketua Umum PB PGRI, bahwa adanya gagasan tersebut harus sesegera mungkin dikaji ulang karena terkait pada keadilan dan hak warga negara.
