Literasi News - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Demokrasi Mahasiswa (Fordem) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Rektorat UIN Bandung, mereka mempertanyakan soal pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Fordem UIN Bandung menilai kategorisasi UKT yang dibebankan kepada mahasiswa seringkali tidak sesuai dengan latar belakang ekonomi keluarga mahasiswa apalagi ditengah kondisi ekonomi orangtua mahasiswa yang tidak bisa di prediksi setiap waktunya karena situasi krisis.
"Hal yang paling substansial adalah soal Uang
Kuliah Tunggal yang secara pengkategorian nya ini seringkali tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswa," kata Ketua Fordem Jalaludin Iqbal kepada Literasinews.com Kamis, 16 Maret 2023.
Baca Juga: Tercatat 1,85 Juta Mahasiswa Lulus Kuliah Tahun 2022, Ini Penjelasan Kemendikbudristek
"Apalagi ditambah kondisi ekonomi orangtua mahasiswa yang tidak bisa di prediksi setiap waktunya dan tentunya ini harus menjadi pertimbangan Rektorat UIN Bandung dibawah kepempinpinan Rektor Mahmud," kata Iqbal.
Menurut Iqbal sistem pembayarn UKT ini tidak sejalan dengan amanat UU bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara, tanpa memandang status ekonomi.
Selain itu Fordem UIN Bandung juga menyoroti terkait pengelolaan anggaran UKT yang tidak transparan oleh pihak kampus.
"UKT yang seharusnya diperuntukkan menunjang pembelajaran dan pemberdayaan mahasiswa dari tatanan HMJ sampai DEMA-U/SEMA-U sebagai ruang aktualisasi pendidikan politik bagi mahasiswa menjadi terhambat akibat terdapat dugaan kurangnya transparansi birokrasi kampus dalam memberikan informasi pengelolaan keuangan dari UKT kepada mahasiswa," ujar Iqbal.
Selain itu isu lain yang disorot dalam aksi Fordem kali ini adalah terkait fasilitas kampus yang kurang memadai terutama soal lahan parkir dan ruang publik mahasiswa.
Selanjutnya terkait masalah kebijakan mengenai penanganan dan pencegahan kekerasan seksual sesuai SK Dirjen Pendis no. 5494 atau terkait SK rektor mengenai draft pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang mana belum sepenuhnya diimplementasikan.
Sementara itu, Kordinator Lapangan (Korlap) aksi mengatakan Aksi hari ini merupakan puncak kekecewaan kita terhadap birokrasi kampus yang sampai akhir periode kepemimpinan Rektor Mahmud dinilai gagal dalam memprioritaskan kemaslahatan mahasiswa.
"Tentu birokrasi bukan hanya sekedar pelaksana administratif dan teknis perkuliahan, lebih dari itu harus kemudian memastikan kualitas pembelajaran (teaching quality) dan serapan lulusan (graduate employability) ini terealisasikan dengan baik," kata Rojak
"Padahal kampus UIN Bandung merupakan kampus PTKIN terbaik no 1 di Indonesia, tetap pada kenyataan nya banyak yang mesti di evaluasi," pungkas Rojak.
Adapun tuntutan aksi Fordem UIN Bandung kali ini adalah:
1. Menuntut Birokrasi untuk menyelesaikan fasilitas kampus yang belum tersedia
2. Menuntut Birokrasi untuk memberikan Transparansi pada Dana UKT Mahasiswa
3. Menuntut Birokrasi Transparan dalam Anggaran Penyelenggaraan Pesona PTKIN yang Diduga adanya penyelewengan Administratif
4. Tolak Kapitalisasi Pendidikan di Ruang Akademik
5. Realisasikan pembentukan Satgas PPKS dan libatkan mahasiswa dalam pembentukan
Satgas PPKS.***