Network
Literasi News - Pemerintah diminta bersikap bijak dan adil dalam menjalankan PPKM Darurat, terutama kepada rakyat kecil yang terpaksa harus berjualan demi mencukupi kebutuhan hidup.
“Jangan sampai para aparat melampiaskan kemarahan dengan menghilangkan rasa kasih sayang kepada para fuqoro (rakyat kecil) yang mencari rizqi dengan mengandalkan bakulan nasi goreng, jual bubur, jual mie, sehingga dagangan mereka diobrak-abrik karena alasan PPKM Darurat," kata anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar Ihsanudin, melalui rilis yang diterima Literasinews.com, Senin 19 Juli 2021.
"Sudahkah pemimpin tahu nasib mereka? Sudahkan tahu kenapa mereka tetap jualan? Sudahkan pemerintah sidak pada rakyat yang kelaparan? Tahu, ‘kan mereka dikejar kejar kebutuhan hidup?” ujarnya.
Baca Juga: PPPK Guru 2021 Bisa Dapat Tambahan Nilai Kompetensi 100 persen dari Kemendikbud, Ini penjelasannya
Ihsanudin berharap aparat mengedepankan cara-cara persuasif dan bijaksana ketika menegakkan aturan PPKM Darurat ini. Jangan sampai, penegakan aturan ini justru menimbulkan permasalahan baru.
"Ini sebisa mungkin dilakukan dengan cara-cara persuasif, jangan sampai menimbulkan masalah baru," kata Ihsanudin.
Ia berharap, edukasi ini dapat menjadi pegangan bagi masyarakat ketika harus keluar rumah agar tidak sampai tertular Covid-19.
"Selama PPKM Darurat kita tidak bisa menghalangi orang untuk keluar rumah kalau memang ada keperluan-keperluan mendesak. Tapi kita ingin memberikan edukasi agar mereka tetap menjaga protokol kesehatan, termasuk menjaga imunitas tubuh. Karena ini juga harus kita jaga betul," katanya.
Baca Juga: Update Materi Seleksi Kompetensi, Bobot dan Penambahan nilai PPPK Guru Tahun 2021
Ia menjelaskan, secara substansial, PPKM Darurat bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan meminimalkan kontak fisik mobilitas masyarakat. Namun, jika dilihat dari sisi psikis, tentu masyarakat ada batasnya.
