Network
Literasi News - Mantan anggota DPRD Jawa Barat H Deden Darmansah marah besar dengan kebijakan manajemen RSUD Karawang. Pasalnya rumah sakit milik pemerintah daerah itu menutup layanan IGD.
"Ini nggak boleh, rumah sakit yang notabene milik pemerintah daerah menutup pelayanan dengan alasan ruang dan waktu yang terbatas," tegas Deden politisi PDI Perjuangan, Jumat 25 Juni 2021.
Hal itu menjadi contoh yang tidak baik bukan buat rumah sakit swasta. Padahal, tambahnya, rumah sakit Abdul Rojak saja pasang tenda-tenda darurat kenapa RSUD tidak melakukan itu.
"Sepanjang pasien gejala berat harus dilayani maksimal, ini nggak bener, jujur saya kemarin sampai nangis karena prihatin," ujarnya.
Baca Juga: Klaster Industri Penyebab Corona Tinggi di Karawang, Ridwan Kamil Minta Polisi Turun Tangan
Dia menegaskan, pemerintah tidak boleh menutup layanan, ini merupakan risiko jabatan, kalau memang tidak mau berisik maka tidak mesti jadi tenaga kesehatan dan tidak mesti menjabat.
"Saya, kita semua sebagai orang-orang pancasilais, orang-orang yang tegak lurus terhadap NKRI harus taat terhadap rule of game," ujarnya.
Karena kehidupan berbangsa dan bernegara ini ada aturan mainnya, nggak bisa seenaknya main tutup. Apalagi ini adalah rumah sakit milik pemerintah daerah yang seharusnya memberikan pelayanan optimal kepada warga.
Seharusnya, para pejabat menyadari sumpah dan jabatan ketika dilantik menjadi pegawai negeri, menjadi aparatur sipil negara sebagai pelayan masyarakat.
Baca Juga: Kritis, dr. Irandi Putra Pratomo Sebut RSUI Terancam Kehabisan Stok Obat Corona
