Network
Literasi News - Pemprov Jawa Barat mendapat opini keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuanganan (BPK) RI.
Opini keuangan WTP yang diterima Pemrov Jawa Barat dari BPK ini merupakan yang ke sepuluh kalinya secara beruntun.
Berkaitan dengan opini keuangan WTP dari BPK ini, Ketua Fraksi PKB Jawa Barat Sidkon Djampi mengucapkan apresiasi pada Pemrov Jawa Barat.
Baca Juga: Kunjungi Mesir, Menlu Israel Bahas Rencana Genjatan Senjata Permanen dengan Hamas di Gaza Palestina
"Atas nama Fraksi PKB DPRD Jawa Barat kami mengapresiasi atas prestasi yang diraih Pemrov Jawa Barat," kata Sidkon Djampi kepada wartawan Senin, 31 Mei 2021.
Namun Sidkon menyayangkan adanya dua daerah yang tidak dapat opini WTP dari BPK pada tahun ini, yakni Kabupaten Indramayu dan Bandung Barat.
"Perlu ada satu terobosan kedepan agar WTP tidak hanya diraih oleh Provinsi saja, tetapi oleh seluruh kabupaten kotanya seperti halnya tahun lalu," katanya.
Baca Juga: Genjot Pemasaran UMKM, Teten Masduki : Pemerintah Daerah Wajib Serap Produk UKM
Dia juga berharap opini WTP ini terus menjadi motivasi bagi Pemrov Jawa Barat agar lebih baik lagi kedepannya.
"Termasuk untuk segera melakukan upaya-upaya kongkrit didalam pemulihan ekonomi masyarakat pasca Pandemi Covid-19," paparnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua BPK RI Agus Joko Pramono memberikan opini keuangan WTP kepada Pemrov Jawa Barat pada Sidang Paripurna di Gedung DPRD Jabar pada Jumat 28 Mei 2021.
Baca Juga: Kondisi Terbaru Fadli Zon Setelah Positif Terpapar Covid-19: Mohon Doanya
Hal tersebut disampaikan usai BPK melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.
Termasuk implementasi atas rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti rekomendasi
"Maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian," kata Agus dalam sambutannya.
Baca Juga: Lagu Lesti Kejora Bawa Aku ke Penghulu Ditonton 6,5 Juta, Ini Lirik Lagunya
"Capaian ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas
dan transparansi pengelolaan keuangan daerah," sambungnya.
Kendati demikian ia menyampaikan pihaknya menemukan sejumlah permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah Pemrov Jabar.
Namun Agus menjelaskan dampak permasalahan tersebut, tidak material dalam mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.
Pada kesempatan itu Agus menyampaikan sejumlah catatan-catatan terkait dengan hal ini dan juga memberikan sejumlah rekomendasi yang harus dilakukan Pemrov Jabar.***
