Network
Pemberlakuan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta, kata dia, hampir bisa dipastikan berdampak pada ketidakmampuan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi.
Ia mengatakan kondisi tersebut berpengaruh terhadap aspek sosial lainnya, terutama kelompok ekonomi bawah yang membutuhkan mobilitas dan interaksi soial dengan tatap muka.
Baca Juga: Tantangan Budaya Literasi Sekolah di Tengah Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan pemerintah dan DPR juga paham betul bahwa akibat pandemi ini gelombang PHK tak bisa dihindari.
Bahkan, survei SMRC terbaru menyebut ada sekitar 29 juta warga masyarakat yang terkena PHK akibat COVID- 19, sementara Kadin juga mencatat bahwa di sektor formal ada sekitar 6,4 juta orang yang terkena PHK.
"Sungguh pilihan yang sulit. Satu sisi pemerintah ingin menyelamatkan jiwa rakyatnya, tapi di sisi lain pemerintah juga harus memastikan bahwa ekonomi harus tetep bergerak agar kita terhindar masuk jurang resesi," tegas Pimpinan DPR RI yang menbidangi kesejahteraan rakyat (kesra) itu.
Gus AMI menuturkan selama ini masalah yang dihadapi bangsa adalah soal kesemrawutan data yang menjadi permasalahan klasik.
"Ke depan, saya kira perlu dirumuskan adanya satu data tunggal yang menjadi acuan pemerintah. Selama ini masing-masing lembaga atau kementerian punya data sendiri-sendiri. Ini agak repot untuk menentukan sebuah kebijakan yang tepat dan cepat," tutur Muhaimin.
Baca Juga: Begini Cara Membuat Churros Enak dan Murah di Rumah
